Prasetyo Buka Peluang Anak Jalanan dan Disabilitas Masuk Program Makan Gratis

Di sela-sela retret kabinet di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan tanggapannya. Pertanyaan yang dilontarkan media menyoroti usulan agar anak jalanan dan penyandang disabilitas turut masuk dalam daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, program itu masih berfokus pada kelompok tertentu: balita, anak sekolah dari TK sampai SMK, plus ibu hamil dan menyusui.

“Terus terang, untuk masalah itu belum,” ujar Prasetyo, menjawab dengan lugas.

Namun begitu, nada bicaranya terbuka. Ia justru mengapresiasi masukan tersebut. “Ini contoh yang baik. Kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah, menurut saya ini salah satu contohnya,” tambahnya.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memang membuka diri untuk usulan-usulan konstruktif. Setiap masukan, katanya, akan dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan. “Kami terus membuka diri. Kalau memang ada sesuatu yang kami, sebagai pemerintah, masih luput atau alpa untuk memikirkannya, silakan disampaikan. Kami akan terbuka,” jelasnya.

Di sisi lain, ia membeberkan target nyata program MBG untuk tahun 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Ribuan titik layanan itu nantinya diharapkan bisa menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Angka yang tidak kecil.

Retret di Bogor itu sendiri, menurut Prasetyo, tak cuma membahas MBG. Ada juga evaluasi untuk program lain, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG). Catatannya, layanan CKG sudah dimanfaatkan oleh sekitar 70 juta warga.

“Retret pemerintah ini dimaknai sebagai pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet,” katanya, merinci agenda pertemuan. “Dimulai dengan evaluasi seluruh program pemerintah, baru kemudian dilanjutkan di awal tahun.”

Jadi, meski usulan untuk memperluas sasaran MBG belum langsung diakomodasi, pintu dialog tampaknya masih terbuka lebar. Semuanya kembali pada kajian dan pertimbangan pemerintah ke depannya.