Kemenhaj Pacu Pelunasan Biaya Haji Khusus Jelang Tenggat Arab Saudi

Proses pelunasan biaya dan penerbitan Pengembalian Keuangan (PK) untuk jamaah calon haji khusus dipastikan bakal tuntas sebelum batas waktu dari Pemerintah Arab Saudi. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan.

Menurut Ian, pemerintah saat ini sedang menggeber semua tahapan administrasi. Tujuannya jelas: agar kontrak layanan yang sudah disiapkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Arab Saudi nggak sampai terganggu.

"Kemenhaj berkomitmen menyelesaikan semua proses, baik pelunasan maupun PK, sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Saudi,"

ujar Ian pada Jumat (2/2/2026).

"Kami juga melakukan koordinasi rutin dengan PIHK untuk memastikan percepatan seluruh proses berjalan optimal,"

tambahnya.

Lalu, gimana dengan kabar soal PK sebagian jamaah yang katanya belum cair ke PIHK? Ian mengakui memang masih ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Namun begitu, ia menegaskan bahwa hambatannya nggak cuma satu hal. Ini kombinasi antara penyempurnaan sistem dan aturan teknis yang lagi diselesaikan.

“Masih ada penyesuaian di sistem dan diregulasi. Insya Allah, seluruh penyesuaian tersebut dapat diselesaikan dalam minggu ini,”

janjinya.

Di sisi lain, tenggat waktu yang mepet memang jadi tekanan tersendiri. Batas akhir pembayaran kontrak layanan di Arab Saudi sendiri jatuh antara 4 Januari hingga 1 Februari 2026. Nah, terkait hal ini, Kemenhaj lagi mengkaji opsi kebijakan darurat atau diskresi. Intinya, buat kasih ruang gerak lebih longgar buat PIHK dan jamaah.

“Kami menyiapkan kebijakan darurat tersebut, termasuk pembayaran pelunasan pada hari Sabtu dan Minggu,”

pungkas Ian.

Jadi, semua lagi dikebut. Minggu ini jadi titik krusial untuk memastikan semua penyesuaian beres dan proses administrasi bisa benar-benar tuntas sebelum tenggat.