Di Kantor Kementerian Perhubungan, sebuah penandatanganan penting baru saja rampung. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni resmi mendapat mandat dari pemerintah untuk tahun 2026. Tugasnya cukup besar: mengoperasikan 25 kapal penumpang, ditambah 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 8 trayek tol laut, dan satu trayek khusus untuk kapal ternak.
Nah, dengan penugasan sebesar itu, tentu butuh dukungan pendanaan. Pemerintah pun menyiapkan subsidi Public Service Obligation (PSO) senilai Rp2,97 triliun. Rinciannya begini: alokasi terbesar, Rp2,78 triliun, dikhususkan untuk kapal penumpang. Lalu, ada Rp135 miliar untuk subsidi tol laut, Rp48,5 miliar untuk kapal rede, dan Rp13 miliar untuk operasi kapal ternak.
Menurut Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni, Nuraini Dessy, momen penandatanganan terpadu ini adalah langkah strategis. Fondasi untuk menjaga layanan transportasi laut yang merata, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP).
"Penugasan ini jadi fondasi penting bagi Pelni," ujar Dessy.
"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan angkutan laut kelas ekonomi yang terjangkau, dengan standar keselamatan dan pelayanan yang baik untuk masyarakat."
Artikel Terkait
Pemerintah Klaim Ekonomi Solid, Pertumbuhan Kuartal IV-2025 Capai 5,39%
Pemerintah Tegaskan Batas Utang 40% PDB dan Defisit 3% Sesuai Arahan Presiden
KAI Daop 1 Jakarta Peringatkan Masyarakat Soal Penipuan Rekrutmen di TikTok
Pemerintah Siapkan Pusat Finansial Khusus untuk Tarik Investasi Asing di Tengah Gejolak Global