Pakar Peringatkan: Cabut Insentif Mobil Listrik Sekarang, Pasar Bisa Kolaps

Wacana pencabutan insentif untuk kendaraan listrik belakangan ini ramai dibicarakan. Tapi, menurut sejumlah pengamat, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru. Pasalnya, pasar mobil listrik di dalam negeri ini masih sangat belia, masih dalam fase awal pertumbuhan. Kalau insentif dicabut sekarang, bisa-bisa momentumnya buyar.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Apalagi kondisi geopolitik global sedang tidak menentu, yang kerap bikin harga minyak mentah jungkir balik. Fluktuasi itu langsung terasa ke kantong negara lewat beban impor BBM yang bisa membengkak kapan saja.

“Saya katakan bahwa ini masih masa pertumbuhan. Artinya apa? Masa pertumbuhan itu masih mereka itu memilah-milah mana yang pasar mana yang harus dioptimalkan, mobil merek apa, harganya berapa, ini yang harus bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha mobil listrik,”

Begitu penjelasannya dalam sebuah keterangan, Selasa lalu.

Ibrahim lantas membandingkan dengan industri mobil konvensional. Pemain seperti Toyota atau Mitsubishi sudah punya pengalaman puluhan tahun. Mereka paham betul bagaimana menyiasati tekanan ekonomi, misalnya dengan meluncurkan produk yang harganya lebih terjangkau. Pengalaman semacam itu belum dimiliki secara matang oleh industri mobil listrik lokal.

“Berbeda dengan mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, seperti Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Mereka selalu membuat satu strategi bagaimana dalam kondisi saat ini ekonomi tidak berimpek saja, membuat produk-produk mobil yang harganya relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat,”

Katanya menegaskan.

Intinya, kalau insentif dihapus dan pajak mobil listrik disamakan dengan mobil berbahan bakar minyak, harganya pasti melonjak. Alhasil, minat masyarakat bisa langsung rontok. Ini masalah serius, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM. Setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban impor, harus dipikirkan matang-matang.

“Karena pada saat insentif dihilangkan, kemudian pajak mobil listrik sama dengan pajak mobil fossil berbahan bakar fosil, kemungkinan besar harganya akan lebih mahal, sehingga akan ditinggalkan,”

Ucap Ibrahim.

Dia berharap wacana pencabutan itu tidak jadi realitas. Kondisi ekonomi dalam negeri, menurutnya, belum stabil benar. Insentif masih dibutuhkan untuk membujuk masyarakat beralih dari fosil ke listrik. Pola adopsinya pun masih mengandalkan insentif sebagai pendorong utama.

“Baru setelah itu berkebutuhan. Jadi pertama insentif dulu, kedua adalah kebutuhan,”

Jelasnya.

Faktanya, pengguna mobil listrik di Indonesia saat ini masih terbatas pada segmen tertentu. Kalau insentif dicabut di fase yang masih rentan ini, risiko besar mengintai: masyarakat bisa kembali memilih mobil berbahan bakar minyak. Ibrahim punya analogi yang pas. Perkembangan industri ini ibarat proses tumbuh kembang manusia, butuh tahapan.

“Ada persiapan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada perdewasaan. Pada saat sudah dewasa, di situlah pemerintah baru mencabut insentif,”

Demikian paparnya.

Jadi, pesannya jelas. Setiap keputusan soal insentif kendaraan listrik harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak cuma kondisi pasar domestik yang masih bayi, tapi juga gelombang dinamika global yang tak pernah pasti. Tujuannya satu: kebijakan yang lahir nanti tetap selaras dengan kebutuhan ekonomi nasional jangka panjang, bukan sekadar wacana sesaat.