OJK Buka Kantor di Maluku Utara, Perkuat Pengawasan hingga Edukasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya membuka kantor barunya di Maluku Utara. Peresmian ini bukan sekadar penambahan alamat baru, melainkan langkah strategis untuk mendekatkan layanan keuangan formal ke jantung Indonesia Timur.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, kehadiran kantor ini punya tujuan yang jelas: memperkuat pengawasan, mendorong ekonomi daerah, dan tentu saja, melindungi konsumen. Dia menekankan, kantor daerah punya peran krusial untuk mengoptimalkan program, meningkatkan intermediasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan di wilayah tersebut.

“Hadirnya Kantor OJK di Provinsi Maluku Utara ini merupakan komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Mahendra, Jumat (26/12/2025).

“Dengan demikian, kebijakan dan program OJK dapat dijalankan dengan lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan kebutuhan wilayah.”

Di sisi lain, tantangan keuangan digital juga jadi perhatian serius. Mahendra menyoroti peran kantor baru ini dalam melindungi masyarakat dari aktivitas ilegal dan penipuan berkedok digital yang kian marak. OJK, katanya, siap mendukung pengembangan ekonomi Maluku Utara dengan fokus pada sektor-sektor prioritas yang jadi andalan daerah.

Pembukaan kantor ini disambut positif oleh pemerintah setempat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melihatnya sebagai momentum penting. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat edukasi dan perlindungan warga dari risiko seperti pinjaman online ilegal atau investasi bodong yang selama ini merugikan.

“Sekarang masyarakat Maluku Utara tahu ke mana harus curhat, berdiskusi, dan melapor,” kata Sherly.

Lebih dari sekadar tempat mengadukan masalah, Sherly berharap kehadiran OJK bisa membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Khususnya bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Skema kredit tanpa agunan, misalnya, bisa jadi solusi agar masyarakat tak lagi terjebak dalam jerat layanan keuangan ilegal.

Wilayah kerja kantor OJK Maluku Utara cukup luas. Cakupannya meliputi dua kota dan delapan kabupaten: Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Tugasnya berat, tapi langkah ini diharapkan bisa membawa angin segar bagi pengelolaan keuangan yang lebih sehat dan transparan di wilayah timur Indonesia.