Kardinal Suharyo Serukan Pertobatan Ekologi dan Nasional di Tengah Keresahannya

Di penghujung Misa Pontifikal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis lalu, suasana hening sejenak berganti dengan konferensi pers. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta, tampil menyampaikan pesan yang terdengar sederhana namun mendasar. Tahun 2026 mendatang, Keuskupan Agung Jakarta akan kembali menggaungkan semangat "pertobatan ekologi". Gerakan ini, menurutnya, sempat mengemuka namun kemudian redup. Kini, waktunya untuk menghidupkannya kembali.

"Sekarang ini yang sedang digalakkan tahun depan," kata Suharyo, "Keuskupan Agung Jakarta memberi perhatian pada tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Maka ada yang namanya pertobatan ekologis, itu yang akan terus didengungkan."

Lalu, seperti apa wujud pertobatan ekologi itu? Rupanya, ia bisa dimulai dari hal-hal yang sangat konkret dan dekat dengan keseharian kita. Suharyo memberi contoh yang cukup menohok. Misalnya, saat kita naik pesawat. "Pertobatan ekologisnya adalah ketika saya membayar naik pesawat terbang Rp1 juta, 10 persen nanti disisihkan dalam suatu pos dana untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup," ujarnya.

Namun begitu, tak perlu jauh-jauh. Hal sederhana di meja makan pun punya dampak. Ia mengingatkan untuk tidak membuang-buang makanan. Ambillah secukupnya, bukan semata mengikuti 'lapar mata'.

"Kalau ambil makanan ya jangan semau-mau matanya, tetapi diambil secukupnya supaya tidak menyisakan sampah. Itu pertobatan ekologis," tegasnya.

Masih banyak lagi contoh kecil lain. Membawa kantong belanja sendiri dari rumah, misalnya. "Macam-macam hal kecil seperti itu, salah satu bentuk pertobatan," ucap Kardinal Suharyo. Intinya, ini soal kesadaran. Mengubah kebiasaan kecil untuk dampak yang lebih besar.

Di sisi lain, perhatian Suharyo tidak hanya tertuju pada isu lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyentil fenomena yang kerap menghiasi berita: penangkapan pejabat oleh KPK.

"Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya," katanya dengan nada prihatin.

Menurutnya, sederet kasus itu menunjukkan satu hal: banyak yang lupa bahwa jabatan adalah amanah. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk rakyat. Inilah yang mendorongnya, beberapa waktu lalu, untuk menyuarakan perlunya "pertobatan nasional".

"Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional," ujarnya.

Pertobatan macam ini, lanjutnya, bertujuan mengembalikan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD '45. Dasarnya harus dimulai dari batin: memuliakan Tuhan dan membaktikan hidup bagi sesama. Konsekuensinya, para pejabat perlu mengubah pola pikir secara mendasar.

"Ketika saya menduduki jabatan itu, waktu saya menggunakan jabatan itu kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda," jelas Suharyo dengan penekanan, "jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama."

Dua pesan itu pertobatan ekologi dan pertobatan dalam memegang amanah mungkin terlihat berasal dari ranah yang berbeda. Tapi keduanya bersumber dari akar yang sama: kesadaran akan tanggung jawab. Satu untuk bumi yang kita tinggali, satunya lagi untuk sesama manusia yang kita layani. Dan menurut Kardinal Suharyo, momentum untuk memulai keduanya adalah sekarang.