Bencana Sumatra: Ketika Politik Menggadaikan Hutan

JAKARTA – Bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra beberapa waktu lalu menyisakan duka. Tapi bagi Ahmad Khozinudin, advokat dan aktivis lingkungan, ada dimensi lain yang luput dari perhatian publik. Menurutnya, di balik banjir dan tanah longsor itu bersemayam sebuah “bencana politik”.

“Selama ini narasi yang dibangun selalu soal bencana ekologis, cuaca ekstrem, hujan deras. Tapi kita lupa,” ujarnya.

“Ini ada bencana politik yang menyebabkan bencana ekologis.”

Pernyataan itu disampaikan Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (23/12/2025). Ia lantas menyinggung kebijakan pemerintah yang dinilainya justru memberi lampu hijau bagi praktik merusak. Deforestasi dan pembalakan hutan, katanya, jadi semakin ugal-ugalan.

“Akar masalahnya adalah deforestasi. Deforestasi apa? Lahan sawit, industri kayu, oligarki kayu dan sawit,” tuturnya. “Kita sibuk memikirkan dampak, tapi penyebabnya tak pernah kita urusi.”

Khozinudin menyoroti ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ia menegaskan, sebagian besar industri ini tidak dibangun di atas lahan kosong atau kebun rakyat.

“Saya mau tegaskan, tidak ada industri sawit di negeri kita yang dibangun di atas pembebasan kebun rakyat. Beberapa saja pakai skema plasma. Mayoritasnya mengambil lahan hutan kita untuk dikonversi jadi sawit,” sambungnya.

Ia pun mengutip data yang pernah diungkap mantan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Data itu, klaimnya, mengungkap fakta mencengangkan: dari 9 juta hektar lahan sawit yang diaudit, sekitar 3,3 juta hektar di antaranya ilegal.

“Pada saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit terhadap sawit ilegal, itu ada 9 juta yang diaudit. Terbukti 3,3 juta ilegal,” kata Khozinudin.

Namun begitu, alih-alih menindak, pemerintah justru dinilainya menormalisasi keadaan. Kebijakan pemutihan yang diambil dianggapnya menghilangkan efek jera.

“Apa yang diambil negara? Menormalisasi, memutihkan? Nggak ada efek jera. Makanya pembalakan hutan makin merajalela,” tandasnya.

Baginya, inilah lingkaran setan yang perlu diputus. Bencana di Sumatra bukan sekadar soal alam yang murka, melainkan juga buah dari kebijakan yang abai terhadap akar persoalan.