Dana Pemerintah Rp200 Triliun Belum Mampu Turunkan Bunga Kredit

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) punya catatan penting soal penempatan dana Pemerintah yang mencapai Rp200 triliun di perbankan. Intinya, langkah ini dinilai belum cukup optimal untuk menekan suku bunga kredit. Meski ada dampak positif, hasilnya belum sesuai harapan.

Solikin M Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, mengakui bahwa aliran dana segar itu memang membawa pengaruh. Terutama untuk bank-bank negara di bawah Himbara. Struktur pendanaan mereka jadi jauh lebih fleksibel.

“Apakah Rp200 triliun membantu penurunan suku bunga? Ya, pastilah. Dana itu membuat struktur dana di bank Himbara lebih fleksibel,”

ujar Solikin dalam Taklimat Media di Gedung BI, Senin (22/12/2025).

Fleksibilitas itu memberi ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga simpanan. Ini jadi keunggulan tersendiri dibanding bank di luar Himbara yang masih harus berebut Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan ketat.

Tapi, ceritanya berbeda saat bicara soal kredit. Likuiditas ratusan triliun rupiah itu rupanya belum jadi stimulus kuat yang bisa mendongkrak penurunan suku bunga pinjaman.

“Kalau dampaknya ke suku bunga dana sudah pasti. Tapi apakah itu cukup untuk mendorong kredit? Belum. Fakta berbicara, survei membuktikan,”

tandas Solikin.

Data sepanjang 2025 pun menunjukkan kesenjangan yang nyata. BI sudah memangkas BI Rate cukup dalam, 125 basis poin. Namun, transmisinya ke sektor riil berjalan sangat pelan. Bunga kredit cuma turun tipis, 24 basis poin, dari 9,20 persen di awal tahun menjadi 8,96 persen pada November.

Di sisi lain, suku bunga dana merespons lebih cepat. Likuiditas yang melimpah jelas mendorong penurunannya. Namun begitu, hal ini tak serta-merta mendongkrak penurunan di sisi kredit.

Lambatnya pergerakan ini tentu jadi tantangan. BI punya tugas berat mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara berbagai instrumen makroprudensial yang diaktifkan belum sepenuhnya mampu memperluas ekspansi kredit. Situasinya memang kompleks.