Terakhir, insentif ketiga menyasar kebutuhan dasar lain: air bersih. Pramono sudah minta PAM Jaya menyiapkan skema subsidi air bagi kalangan buruh. Ini langkah konkret untuk meringankan pengeluaran rutin mereka.
Lantas, bagaimana dengan UMP 2026 itu sendiri? Pramono mengakui situasinya pasti alot. Ada tarik-ulur kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Posisi pemprov, menurutnya, adalah menjadi penengah yang adil.
"Tentunya pasti terjadi tarik-menarik. Pengusaha maunya 0,5, buruh maunya 0,9. Di mana Pemerintah DKI Jakarta berada, itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang berlaku di Jakarta," pungkasnya.
Jadi, sambil menunggu keputusan final soal angka upah minimum, para buruh di Ibu Kota bisa sedikit bernapas lega. Tiga program insentif itu diharapkan bisa segera direalisasikan, terlepas dari hasil perundingan UMP nanti.
Artikel Terkait
Indonesia dan Italia Siap Kirim Pasukan, Namun Misi Gaza Masih Terkendala
KPK Catat Rekor: 11 OTT dan Rp1,5 Triliun Aset Negara Kembali Sepanjang 2025
Kopi Indonesia Peringkat Ketiga Dunia, Sertifikasi Halal Jadi Tren Baru
Tahun Baru di Jakarta: Drone Gantikan Kembang Api, DMasiv Nyanyikan Jangan Menyerah