Terakhir, insentif ketiga menyasar kebutuhan dasar lain: air bersih. Pramono sudah minta PAM Jaya menyiapkan skema subsidi air bagi kalangan buruh. Ini langkah konkret untuk meringankan pengeluaran rutin mereka.
Lantas, bagaimana dengan UMP 2026 itu sendiri? Pramono mengakui situasinya pasti alot. Ada tarik-ulur kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Posisi pemprov, menurutnya, adalah menjadi penengah yang adil.
"Tentunya pasti terjadi tarik-menarik. Pengusaha maunya 0,5, buruh maunya 0,9. Di mana Pemerintah DKI Jakarta berada, itulah yang kemudian akan menentukan UMP yang berlaku di Jakarta," pungkasnya.
Jadi, sambil menunggu keputusan final soal angka upah minimum, para buruh di Ibu Kota bisa sedikit bernapas lega. Tiga program insentif itu diharapkan bisa segera direalisasikan, terlepas dari hasil perundingan UMP nanti.
Artikel Terkait
WMO Prediksi El Nino 2026 Bisa Picu Rekor Suhu Global hingga 2027
PNM Perluas Akses Air Bersih dan Sanitasi di 28 Titik untuk Dongkrak Ekonomi Warga
Arus Balik Lebaran Mulai Padati Tol Jakarta-Cikampek, Sistem Satu Arah Dimulai Siang Ini
KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba di Indonesia, Lakukan Latihan Bersama di Selat Sunda