Hari Ini, Jakarta Tentukan UMP 2026 di Tengah Tarik-Ulur Buruh dan Pengusaha

Di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025) pagi, suasana tampak sibuk. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru saja mengonfirmasi bahwa hari ini adalah momen penentuan. Pemerintah provinsi, bersama perwakilan buruh dan pengusaha, akan menggelar rapat final untuk menetapkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026.

Pembahasannya, kata Pramono, akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Artinya, ruang geraknya sudah punya pagar. “Pada hari ini adalah pembahasan terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah, kemudian para pengusaha dan para buruh,” jelasnya di hadapan wartawan.

“UMP yang diterapkan mengacu pada PP tersebut, dengan besaran kenaikan di kisaran 0,5 hingga 0,9.”

Prosesnya masih berlangsung saat dia berbicara. Tapi Pramono, yang bertindak sebagai penengah, sudah memasang target. Dia memberi tenggat waktu agar semua urusan bisa tuntas dalam hari itu juga.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan agar pembahasan bisa rampung hari ini,” ujarnya.

Dinamika alot antara buruh dan pengusaha? Itu hal biasa. Pramono mengakuinya. Namun begitu, Pemprov DKI punya cara lain untuk meredam ketegangan. Mereka menyiapkan insentif tambahan bagi pekerja di tahun depan, di luar gaji pokok.

“Tarik menarik pasti terjadi. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi buruh,” tegasnya.

Rinciannya? Ada tiga poin. Pertama, bantuan transportasi. Kedua, layanan kesehatan. Dan yang ketiga, kebutuhan air minum dari PAM Jaya dengan tarif yang lebih ringan di kantong.

Nah, soal pengumuman angka final UMP, itu tinggal menunggu waktu. Pramono berjanji akan segera melakukannya begitu rapat mencapai kata sepakat.

“Kalau selesai hari ini, akan segera diumumkan. Tetapi pembahasan terakhir memang dilakukan hari ini,” pungkasnya. Semua mata kini tertuju ke ruang rapat itu, menunggu hasil akhir dari negosiasi yang menentukan nasib jutaan pekerja Ibu Kota.