Nusron Siap Alihfungsikan Lahan Perusahaan untuk Korban Banjir Sumatera

Merespons bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan kesiapannya untuk turun tangan. Langkahnya adalah mengakomodasi usulan dari Presiden Prabowo Subianto. Intinya, mereka bakal mengalihfungsikan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan untuk dijadikan hunian sementara para korban.

"Siap, tidak masalah," tegas Nusron.

Ia menambahkan, "Logikanya begini. Kalau masyarakat butuh tempat tinggal tetap tapi lahan tak ada, ya kita mesti cari solusi. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan pengusaha atau lahan negara yang saat ini masih berstatus HGU." Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Senin (8/12/2025), usai menghadiri Rakernas Kementerian ATR/BPN.

Rencananya, lahan HGU yang akan dipakai itu diprioritaskan yang letaknya tak jauh dari zona bencana. Wilayah terdampak sendiri cukup luas, mencakup 52 Kabupaten/Kota di Sumatera dan Aceh. Nusron mengaku detail lokasi pastinya belum dipetakan sepenuhnya. "Kita sediakan saja dulu. Lokasi spesifiknya? Itu nanti. Mengingat ada 52 wilayah yang kena, kita usahakan semuanya," ujarnya lagi, terdengar optimis.

Inisiatif ini muncul setelah Presiden Prabowo mendesak adanya aksi cepat. Dalam sebuah rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, Prabowo menekankan pentingnya segera menyediakan lahan untuk huntara. Ia bahkan secara terbuka menyatakan bersedia mencabut HGU sementara waktu jika itu untuk kepentingan darurat masyarakat.

Latar belakang instruksi presiden ini cukup jelas. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa ketersediaan lahan sering jadi ganjalan utama. Proses pembangunan huntara oleh pusat kerap terhambat karena lahan dari pemda tak kunjung siap.

"Idealnya, kepala daerah yang menyiapkan lahannya. Pemerintah pusat yang turun membangun. Tapi nyatanya, urusan lahan ini yang suka berbelit dan makan waktu lama," papar Suharyanto dalam kesempatan itu.

Nah, dengan komitmen Nusron ini, terlihat upaya untuk memotong birokrasi yang kerap lambat itu. Langkahnya bisa dibilang cukup drastis, tapi mungkin memang dibutuhkan dalam situasi darurat seperti sekarang.