Merger BUMN Karya Ditargetkan Rampung Desember 2025
Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menargetkan proses merger BUMN Karya akan tuntas pada Desember 2025. Langkah strategis ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran di tubuh BUMN konstruksi.
POIN PENTING: Proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan entitas BUMN baru sedang dikaji mendalam bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN, mengonfirmasi perkembangan terkini ini usai menghadiri Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
"Proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN memang menjadi kewenangan kami. Saat ini kami sedang mengkaji secara komprehensif rencana merger kelompok BUMN Karya, dan mudah-mudahan Desember ini sudah selesai," tegas Aminuddin.
Dalam skema konsolidasi yang disusun Kementerian BUMN, terungkap pola penggabungan yang sistematis:
Rencana Konsolidasi BUMN Karya:
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dilebur ke dalam PT Hutama Karya (Persero)
- PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan digabungkan ke dalam PT Adhi Karya (Persero) Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan diintegrasikan ke dalam PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Aminuddin juga mengungkapkan bahwa opsi delisting perusahaan menjadi bagian integral dari kajian merger. Meski belum dapat menjelaskan detail lebih lanjut, ia meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi.
"Kami akan membentuk beberapa klaster BUMN untuk sektor karya. Prosesnya sedang berjalan dengan baik bersama tim Danantara," tambahnya.
Diharapkan, konsolidasi ini akan melahirkan holding BUMN konstruksi yang kuat dan efisien, mampu bersaing di tingkat global sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi penyedia jasa konstruksi swasta.
Transformasi struktural ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi BUMN konstruksi dalam pembangunan infrastruktur nasional, sekaligus menciptakan sinergi operasional dan finansial yang berkelanjutan.
Artikel Terkait
Ekonom Kritik Pelonggaran Aturan Halal untuk Produk AS, Khawatir Ancam Industri Domestik
Pemerintah Buka Impor Beras 1.000 Ton dari AS, Tegaskan Tak Ganggu Swasembada
Komisi III DPR Desak Proses Hukum Anggota Brimob Tersangka Penganiayaan Siswa Tewas di Maluku
Ramai Pemburu Takjil di Dua Titik Favorit Jakarta Pusat Jelang Buka Puasa