Prabowo Ksatria: Sikap Negarawan Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan sikap kepemimpinan yang ksatria dan negarawan. Penilaian ini muncul menyusul kesediaannya menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang diinisiasi pada era pemerintahan Joko Widodo.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan yang akrab disapa Kang Tamil, menyoroti langkah tersebut. Menurutnya, tindakan Prabowo mencerminkan kualitas terbaik seorang pemimpin.

"Saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo itu, itulah sikap sebaik-baiknya seorang pemimpin, ksatria, dan negarawan," ujar Kang Tamil.

Kang Tamil menjelaskan bahwa meskipun manfaat Whoosh saat ini mungkin masih dinikmati oleh kalangan tertentu atau dianggap belum menjadi kebutuhan luas, langkah yang diambil Prabowo adalah tepat. Sebagai seorang negarawan, Prabowo dianggap mengambil tanggung jawab atas keputusan pemerintahan sebelumnya.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo itu sudah tepat. Hiruk pikuk yang ada di Whoosh itu pada akhirnya harus ditanggulangi oleh pemerintah," tegasnya.

Namun, Kang Tamil yang juga merupakan akademisi Universitas Dian Nusantara ini menekankan bahwa langkah positif tersebut tidak boleh menghentikan proses hukum. Ia menegaskan bahwa pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh harus tetap berjalan.

"Tentu harus dicek. Hari ini kita mendapatkan kajian yang begitu gamblang terhadap masyarakat. Bahwa pengadaan Whoosh dan kereta cepat semacam Whoosh di luar negeri, itu sangat jomplang pembiayaannya," tutur Kang Tamil.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa informasi yang beredar di masyarakat mengenai proyek ini sebagai pinjaman, bukan investasi murni, telah memicu kekecewaan. Situasi ini, meskipun bersumber dari kebijakan era sebelumnya, berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang baru.

"Dan kemudian kalau kita bicara apakah ini proyek investasi, ternyata ini pinjaman. Paling tidak ini yang berseliweran informasi-informasi di masyarakat yang membuat masyarakat itu menjadi marah. Nah persoalannya masyarakat tidak tahu bahwa kebijakan-kebijakan ini diambil pemerintahan sebelum Pak Prabowo, tapi imbasnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo ini jadi berkurang," pungkas Kang Tamil.