Pernyataan Prabowo Soal Kasus Whoosh Dinilai Berisiko untuk Pemerintahan
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyimpulkan tidak ada masalah dalam kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dinilai terlalu berisiko bagi stabilitas pemerintahan. Kritik ini muncul karena pernyataan tersebut tidak diimbangi dengan transparansi data ke publik.
Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi bertajuk "Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi" yang digelar di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.
"Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali," ujar Said Didu.
Pertanyaan Transparansi Data Keuangan
Said Didu mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN dalam konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia heran bagaimana presiden bisa menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan untuk mengambil alih persoalan yang sedang hangat itu tanpa data yang terbuka.
"Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya," tuturnya.
Kekhawatiran Penghentian Penyidikan
Didu juga menyoroti bahwa data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berisiko tidak ditindaklanjuti akibat pernyataan Presiden Prabowo.
Artikel Terkait
Putusan MKD: Ahmad Sahroni Kena Sanksi 6 Bulan, Adies Kadir & Uya Kuya Bebas
Mahfud MD Kritik Sri Mulyani: Dianggap Protektif dalam Kasus TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu
MKD Hentikan Perkara 5 Anggota DPR Nonaktif, Ini Alasan Lengkapnya
Rute Kereta Cepat Whoosh Akan Diperpanjang ke Surabaya & Banyuwangi?