Prabowo Akan Habisi Geng Solo dan Oligarki, Kata Prof Ikrar

MURIANETWORK.COM - Pakar politik Prof Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan enam poin utama hasil pertemuan empat mata antara Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis, 9 Oktober 2025, Prof Ikrar menyampaikan bahwa poin ketiga dari pertemuan tersebut menegaskan sikap Prabowo yang tidak akan menolerir keberadaan oligarki. Menurutnya, oligarki telah memiliki cengkeraman yang terlalu kuat di Indonesia, dan Prabowo bertekad untuk memberantasnya di semua sektor.

Prabowo akan menghabisi persoalan oligarki di BUMN, tambang, kehutanan, kelapa sawit, dan PSN sesuai dengan amanah yang ada. Prabowo akan menghabisi oligarki tersebut, ujarnya.

Poin keempat yang diungkapkan Prof Ikrar adalah komitmen Prabowo untuk membersihkan dan menertibkan aset negara yang diduga dikorupsi oleh oligarki dan geng Solo beserta para mitranya.

Kelima, pembersihan BUMN terkait para pengelola, prioritas, dan urgensinya, Prabowo akan menggunakan Jaksa Agung dan KPK untuk membersihkan hal tersebut, tambahnya.

Sementara itu, poin pertama dari pertemuan tersebut, menurut Prof Ikrar, adalah bahwa Prabowo tidak ingin ikut campur dalam persoalan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang sedang menjadi perbincangan publik.

Tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya, kata Prof Ikrar.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masalah dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran semakin terbuka dan sulit dibendung, terutama setelah beredarnya data dan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian juga ijazah Gibran juga sudah terbukti palsu, tegas Prof Ikrar.

Poin kedua yang diungkapkannya adalah bahwa Prabowo tidak akan tinggal diam menyikapi sejumlah kasus megakorupsi yang diduga melibatkan geng Solo maupun oligarki.

Buat Prabowo, apa yang dilakukan oleh baik itu geng Solo, ataukah kemudian oligarki, dan lain-lain, ini sudah memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada era Prabowo Subianto, pungkasnya.

Sumber: konteks