MURIANETWORK.COM - Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga seluruh kantor Kejaksaan di Indonesia harus dibaca sebagai kewaspadaan atau kesiagaan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan pemberantasan korupsi setara dengan targetnya untuk memakmurkan negeri ini.
"Karena tesisnya (Prabowo) adalah negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin," ucap pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube "Rocky Gerung Official", Rabu 14 Mei 2025.
Menurut Rocky, upaya ini terlihat sebagai program ideologis. Karena di dalam penugasannya terbaca satu misi. Yaitu misi bahwa kekayaan negara itu tidak boleh dihalangi untuk tiba di dapur setiap manusia Indonesia, tiba sebagai pendapatan bagi manusia Indonesia.
"Jadi kelihatannya memang sudah dihitung bahwa disparitas atau kesenjangan pendapatan itu disebabkan terutama oleh tidak terdistribusinya kekayaan Indonesia oleh korupsi yang terjadi. Karena bagi Prabowo, memberantas korupsi hari ini itu dasarnya adalah untuk mempercepat kelambanan pemberantasan korupsi di era sebelumnya, tentu saja era Pak Jokowi," papar Rocky.
"Jelas bahwa isu penempatan TNI adalah upaya untuk menghasilkan secepat-cepatnya pemulihan keadilan," sambungnya.
Bahwa upaya tersebut kemudian menjadi kontroversi, menurut Rocky itu hal yang biasa saja.
Karena seolah-olah aksi pemberantasan korupsi oleh Pak Jokowi itu tak berjalan seperti yang diharapkan.
Sehingga Prabowo dinilai ingin mempercepat upaya pemberantasan korupsi dengan menjamin bahwa keamanan pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan di pihak Kejaksaan itu harus efisien atau efektif. Tidak boleh terhalang oleh intervensi atau gangguan dari pihak luar.
"Jadi itu mungkin yang jadi alasan kenapa Kejaksaan harus diproteksi, bahkan dengan cara yang agak dramatis diproteksi oleh TNI," pungkasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Rismon Sianipar: Stop Bohong Walau Sekali Saja, Apa Gak Bisa Jokowi?
Megawati Minta Tunjukkan Ijazah Asli Jika Memang Ada, Pengacara Jokowi Murka: Jangan Bikin Gaduh!
[ANALISIS] Dilematis Politik Jokowi Nahkodai PSI
Hadi Poernomo Jadi Penasihat Khusus Presiden, Kontroversi Mantan Tersangka KPK Kembali Mencuat!