Andi Arief Sebut Ada Operasi Politik di Balik Polemik yang Menimpa Menteri PU Dody Hanggodo

Kader Partai Demokrat, Andi Arief, menuding adanya operasi politik yang bertujuan memojokkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Tudingan itu disampaikan menanggapi serangkaian polemik yang belakangan menyeret nama Dody.

Wakil Ketua Umum Demokrat itu diterpa berbagai isu, mulai dari membawa anak dan istri dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat, dugaan keterlibatan ponakan Aisyah Zakkiyah yang diangkat sebagai Komisaris PT PP, hingga dugaan mutasi pegawai yang dipicu bocornya dokumen perjalanan dinas.

Terbaru, sejumlah pengkritik Dody di media sosial mengaku mendapat ancaman dari nomor tak dikenal untuk menghapus unggahan kritik mereka. Namun, Andi Arief meyakini pelaku ancaman berasal dari pihak lain yang tengah menjalankan operasi politik.

“Pasti yang melakukan itu yang memang merencanakan ambil keuntungan dari 'operasi politik' memojokkan menteri PU,” kata Andi Arief dalam unggahan di X, Sabtu (18/7/2026).

Soal mutasi pegawai, Andi Arief menyebut keputusan itu diambil untuk menertibkan aparatur. “Resiko buat Menteri yang tidak memperkaya diri dan mau menertibkan dan mendisiplinkan pegawai,” imbuhnya. Ia pun meminta Dody membuka alasan mutasi ke publik. “Kami meminta menteri PU untuk membuka saja ke publik alasan mereka yang dimutasi itu,” terangnya.

Ancaman ke Pengkritik Dody

Sejumlah pihak mengaku mendapat ancaman dan doxing setelah mengkritik Dody Hanggodo. Pegiat media sosial Ferry Koto menjadi salah satu yang mengalaminya.

“Ada yang mau ancam-ancam saya, karena Twit tentang Dody Menteri PU,” tulis Ferry di X, Sabtu (18/7/2026). Ancaman itu serupa dengan yang dialami Nabiyla: nomor tak dikenal mengirim pesan agar menghapus unggahan kritik terhadap Dody. Informasi pribadi Ferry pun diumbar, mulai dari nama lengkap, pekerjaan, hingga lokasi terakhir ponselnya.

“Ini sudah jelas pelanggaran data pribadi, sampai tahu data KK. Bahkan lokasi device saya saat ini,” ucap Ferry. Setelah mengecek nomor pengancam, ia menemukan nomor itu terhubung dengan sebuah situs berita. Ia pun meminta polisi mengusut kasus ini. “Saya cek nomor yang WA terhubung dengan website ini. Mohon perhatian @CCICPolri data warga diretas begini,” ungkapnya.

Ancaman Terhadap Dosen UGM

Kronologi ancaman terhadap dosen UGM, Nabiyla, bermula saat ia mengomentari unggahan di X yang menginformasikan mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU setelah 27 tahun 3 bulan mengabdi. Nabiyla merespons dengan mengusulkan pejabat yang melakukan mutasi dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia juga menyebut pejabat tersebut zalim, meski tak menyebut nama secara gamblang.

“PTUN-in aja sih pejabat dzalim kayak gini. Greget banget gweh,” tulis Nabiyla melalui akun X pribadinya @nabiylarisfa, Jumat (17/7/2026). Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mempersoalkan cuitannya dan meminta segera menghapus.

“Mohon kerjasamanya untuk menghapus postingan sodari. Nabiyla Risfa Izzati di platform X,” tulis nomor tersebut, melampirkan tautan cuitan. Cuitan Nabiyla dianggap bisa menimbulkan kegaduhan. Jika tidak dihapus, ia diancam akan dilapor ke pihak berwajib. “... karena postingan tersebut menimbulkan kegaduhan, sebelum pihak kami menaikkan laporan ke pihak berwajib karena telah melanggar beberapa pasal,” tulisnya.

Bahkan, data pribadi Nabiyla juga diungkap, mulai dari alamat, NIK, data keluarga, hingga lokasi terakhir gawainya. “Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya,” tulis Nabiyla. Dalam unggahan lain, ia melampirkan surat somasi terhadap pengancam, tertuang dalam surat bernomor 022/IBLM/LIT/RDP/VII/2026 dengan kop IBLM Law Group, tertanggal 17 Juli 2026.

Menteri PU sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di instansinya. Kebijakan itu dikaitkan dengan bocornya surat dinas yang menyertakan anak dan istri Menteri PU dalam kunjungan ke Amerika Serikat. Meski demikian, Dody membantah tudingan tersebut. “Enggak ada,” kata Dody kepada jurnalis di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, mutasi adalah hal biasa. “Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi,” terangnya.