Eks Penyidik KPK: Saya Duga Ada ‘Operasi Besar’ Halangi Penangkapan Harun Masiku

Praswad juga menyoroti soal Alexander Marwata yang menargetkan penangkapan Masiku dalam sepekan. Menurutnya, baru kali ini ada penegak hukum yang melakukan itu.

"Tidak pernah ada pimpinan penegak hukum di seluruh dunia yang memberi tahu bahwa lokasi buron sudah diketahui, sementara buron tersebut belum tertangkap. Artinya kan dikasih waktu dia untuk bergeser, dikasih kode bahwa 'eh kamu sudah ketahuan'," ucap Praswad.

Menurut dia, seharusnya KPK bertindak saja, tanpa harus koar-koar ke publik. Apabila ingin menetapkan tersangka baru, tetapkan saja. Begitu juga apabila hendak melakukan pencegahan kepada pihak tertentu, tinggal cegah saja. 

Informasi pencegahan ini sempat mencuat ditujukan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Penyidik KPK sempat hendak mencegah dia dan diajukan ke pimpinan lembaga antirasuah. Namun, usulan tersebut dinilai tak perlu karena Hasto kooperatif.

"Kenapa harus disampaikan di publik bahwa mau dicekal? ini kan menyampaikan ke pihak Hasto, ke pihak PDIP, 'eh kamu mau dicekal', untuk apa kita kan enggak pernah melakukan itu selama ini," ucap dia.

"Jadi sebenarnya pertanyaan ini dalam rangka bargaining politik, atau penegakan hukum. Kalau kode meng-kode ini biasanya politisi yang melakukan itu. Kalau penegak hukum enggak melakukan itu, penegak hukum ya kalau dia cekal kalau dia tangkap, ya dia tangkap, kalau dia tetapkan tersangka, ya berdasarkan dua alat bukti cukup ya tetapkan tersangka gitu," pungkasnya. 

KPK tampak makin gencar mengejar Harun Masiku yang sudah buron 4 tahun. Sejumlah saksi dipanggil KPK dalam beberapa pekan terakhir. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang bahkan hp-nya turut disita penyidik.

Masiku ialah tersangka suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Mantan caleg PDIP itu diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Dia sudah DPO sejak 2020.

Sumber: kumparan

SEBELUMNYA