Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa pilkada langsung itu mahal? Said Iqbal membalik logika itu. Menurutnya, sumber pemborosan sebenarnya bukan pada mekanisme pemungutan suaranya, melainkan pada praktik politik uang yang masih merajalela. Untuk mengatasinya, Partai Buruh punya usulan konkret.
Mereka mendorong perubahan aturan agar hasil penghitungan suara di setiap TPS benar-benar transparan. Data daftar suara, tabulasi, hingga rekapitulasinya harus dibuka dan disampaikan ke semua partai peserta pemilu. Dengan cara itu, setiap pihak bisa saling mengawasi.
Jadi, posisi Partai Buruh jelas. Mereka akan tetap bersuara lantang menentang wacana pilkada lewat DPRD. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan semangat reformasi itulah yang mereka bilang harus dijaga, bukan dikurangi.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir