Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa pilkada langsung itu mahal? Said Iqbal membalik logika itu. Menurutnya, sumber pemborosan sebenarnya bukan pada mekanisme pemungutan suaranya, melainkan pada praktik politik uang yang masih merajalela. Untuk mengatasinya, Partai Buruh punya usulan konkret.
Mereka mendorong perubahan aturan agar hasil penghitungan suara di setiap TPS benar-benar transparan. Data daftar suara, tabulasi, hingga rekapitulasinya harus dibuka dan disampaikan ke semua partai peserta pemilu. Dengan cara itu, setiap pihak bisa saling mengawasi.
Jadi, posisi Partai Buruh jelas. Mereka akan tetap bersuara lantang menentang wacana pilkada lewat DPRD. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan semangat reformasi itulah yang mereka bilang harus dijaga, bukan dikurangi.
Artikel Terkait
Retret di Hambalang: Prabowo Kumpulkan Menteri, Bukan Cuma untuk Evaluasi
Hensat Soroti Retret Kabinet: Evaluasi dan Uji Loyalitas Jelang 2026
Demokrat Tak Terima Maaf, Empat Akun Pendukung Jokowi Tetap Dipolisikan
Prabowo Didesak Evaluasi UU Cipta Kerja, Dinilai Gagal Penuhi Janji