Pilkada Campuran: Solusi atau Sekadar Memindahkan Arena Transaksi?

MURIANETWORK.COM – Wacana untuk mengubah model pemilihan kepala daerah kembali mengemuka. Kali ini, usulannya adalah sistem campuran: perpaduan antara pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh DPRD secara berjenjang. Gagasan ini tentu saja memantik perdebatan panjang.

Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, turut memberikan pandangannya. Menurutnya, model campuran ini punya sisi positif, tapi juga menyimpan risiko yang tak kalah serius. Dia membeberkan analisisnya soal kelebihan, kekurangan, serta ancaman politik uang dan oligarki yang mungkin mengintai.

Di satu sisi, Didik sepakat bahwa sistem ini bisa jadi solusi untuk menekan biaya politik yang selama ini membengkak. “Pilkada langsung saat ini memicu biaya kampanye sangat mahal, bersaing dengan cara kotor, politik uang,” ujarnya dalam perbincangan dengan RMOL di Jakarta, Kamis lalu.

Dia mengamati, praktik pilkada langsung di TPS justru sering menyuburkan apa yang disebutnya ‘pelacuran politik’. Siapa pun yang punya uang berlimpah berpotensi membeli suara. Nah, setelah terpilih, dana kampanye tadi biasanya dicari kembali seringkali lewat jalan korupsi.

“Praktek demokrasi langsung seperti ini kemudian muncul ketergantungan kandidat pada cukong,” tuturnya.

Namun begitu, dia meyakini bahwa model berjenjang ini bisa memutus mata rantai jual beli suara antara kandidat dan pemilih. Alhasil, dampak ikutan pasca-pemilihan seperti korupsi pun mungkin bisa dihindari. Logikanya, pada tahap pertama, rakyat memilih kandidat tanpa kampanye yang berlebihan. Lalu, nama-nama itu diserahkan ke DPRD terpilih untuk diputuskan.

Tapi jangan salah. Kelemahannya juga sangat gamblang. Menurut Didik, justru di sinilah bahayanya mengintai.