Wakapolri Tegaskan Puslitbang Polri Harus Hidup dan Jadi Api Perubahan
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus benar-benar hidup atau urip. Lembaga ini dituntut untuk dinamis dan menjadi penggerak utama perubahan dalam tubuh Polri.
Kunjungan pertama Komjen Dedi Prasetyo setelah pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto adalah ke Puslitbang Polri. Hal ini menandakan bahwa fondasi perbaikan Polri harus dimulai dari riset dan kajian ilmiah.
"Alasan mendatangi Puslitbang pertama kali adalah karena kita menginginkan perbaikan Polri tidak hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik semata, tetapi harus melalui riset yang valid dan teruji secara keilmuan," tegas Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat berkunjung ke Puslitbang Polri di Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Dia menambahkan, "Riset adalah fondasi perubahan. Tanpa data dan ilmu pengetahuan, reformasi hanya akan menjadi slogan kosong. Puslitbang harus bertindak sebagai laboratorium kebijakan dan penunjuk arah perubahan Polri."
Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mempercepat transformasi organisasi, dengan fokus pada reformasi yang berbasis bukti, sains, dan penelitian lapangan yang kongkret.
Reformasi Harus Berbasis Data Lapangan
Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa reformasi sejati tidak lahir dari ruang rapat saja, tetapi dari data dan fakta yang diambil langsung dari lapangan.
"Puslitbang harus hidup, aktif, dan turun ke bawah. Lembaga ini harus hadir di tengah masyarakat, di titik-titik pelayanan, dan di lokasi dimana anggota bertugas. Hasil riset tidak boleh berhenti di laboratorium, tetapi harus menyentuh realitas, mendengar keluhan publik, dan melihat langsung tantangan di lapangan," ujarnya.
Setelah memberikan arahan, Wakapolri langsung melakukan uji petik pelayanan publik di Polsek Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Langkah ini menunjukkan bahwa arah reformasi Polri kini bergerak dari konsep menuju implementasi praktis di tingkat pelayanan dasar.
"Dari kunjungan ini kita memahami bagaimana alur pelayanan publik di tingkat dasar beroperasi. Bagaimana laporan diterima, bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan akar permasalahan keluhan. Ternyata masalahnya tidak hanya terletak pada personel, tetapi juga pada alur pelayanan, penganggaran, dan pembagian tugas. Inilah yang harus kita benahi," jelas Dedi.
Artikel Terkait
Kasus Ijazah Jokowi: Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka, Ini Identitas dan Pasal yang Dijerat
Tragedi Job Fair Ghana: 6 Orang Tewas Terinjak-injak, Kronologi & Penyebab
CT ARSA Foundation Perkuat Pendidikan Indonesia dengan MoU Baru, Tandai 20 Tahun Memberdayakan Daerah Terpencil
Tragis di Deli Serdang: Wanita Tewas Bunuh Diri Usai Tikam Pasangan Sesama Jenis