Data Tunggal Bansos: Kunci Bantuan Tepat Sasaran di Jawa Barat

Pentingnya Data Tunggal untuk Bansos yang Tepat Sasaran di Jawa Barat

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya data yang akurat dalam program bantuan sosial (bansos) saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat. Fokus utama rapat ini adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menciptakan keselarasan data dari tingkat desa hingga pusat.

Gus Ipul menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi tidak hanya dengan kementerian pusat, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini disampaikannya di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat.

Mengapa Jawa Barat Menjadi Prioritas?

Jawa Barat dipilih sebagai lokasi rapat koordinasi karena dua alasan utama: jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Gus Ipul menegaskan bahwa data yang akurat adalah kunci untuk menentukan intervensi dan distribusi bansos yang tepat sasaran.

"Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Jika data kita sama dari tingkat desa sampai kementerian, maka itu akan menyatukan program-program kita ke depannya," jelas Gus Ipul.

Komitmen dan Upaya Perbaikan Data

Meski menghadapi tantangan demografis, Gus Ipul memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi data kesejahteraan warganya. Upaya perbaikan ini meliputi konsolidasi data, perbaikan sistem, penguatan SOP, dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam struktur pengelolaan data, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementara Kementerian Sosial fokus pada proses pemutakhiran data tersebut.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pemutakhiran Data

Kemensos memberikan beberapa saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos, sistem SIKS-NG, atau menyampaikan keluhan dan masukan langsung melalui Command Center Kementerian Sosial.

Selain itu, Gus Ipul berencana mengoptimalkan kembali peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Puskesos akan menjadi ujung tombak dalam menampung keluhan masyarakat seperti kesulitan ekonomi, akses pekerjaan, atau masalah penerimaan bansos dan meneruskannya ke tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah dan Hasil Nyata

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kemensos ini. Ia meyakini bahwa data yang berkualitas akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berkualitas pula.

Kabupaten Kuningan disebut sebagai contoh nyata keberhasilan penerapan data tunggal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharuddin, melaporkan bahwa setelah beralih menggunakan DTSEN, angka kemiskinan di wilayahnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, serta kepala dinas terkait lainnya, guna menyamakan persepsi dan langkah dalam menindaklanjuti implementasi DTSEN.