Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: JK Soroti Prestasi dan Warisan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Keputusan resmi ini mengakhiri berbagai perdebatan yang selama ini terjadi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa penetapan ini merupakan sebuah kenyataan yang patut diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa gelar pahlawan yang telah diresmikan oleh presiden bukan lagi menjadi bahan perdebatan. Menurutnya, meskipun Soeharto memiliki beberapa kekurangan, kontribusi dan jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia jauh lebih besar. Pernyataan ini disampaikan JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin.

Lebih lanjut, JK menggarisbawahi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ia mengajak publik untuk melihat kembali kepemimpinan Soeharto, khususnya dalam hal pencapaian ekonomi. Pada masa pemerintahan Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mampu mencapai angka 7 hingga 8 persen, sebuah tingkat pertumbuhan yang menurut JK sulit untuk dicapai kembali pada masa-masa setelahnya.

JK juga menyoroti pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menggunakan analogi dalam agama, bahwa seseorang yang amal baiknya lebih banyak daripada dosanya akan masuk surga. Dengan prinsip yang sama, setiap tokoh yang diangkat sebagai pahlawan dinilai memiliki sumbangsih yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.