Lansir Solar Ilegal di Sumbar: Andre Rosiade Ungkap Penyebab Kelangkaan & Langkah Penindakan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menanggapi serius keluhan masyarakat Sumatra Barat (Sumbar) terkait maraknya praktik pembelian BBM Solar bersubsidi secara ilegal atau yang dikenal dengan istilah 'lansir'. Menurutnya, praktik lansir Solar ini telah menyebabkan kelangkaan di berbagai daerah di Sumbar.

Pertamina Blokir Ribu-an Kendaraan Terduga Pelaku Lansir

Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Pertamina telah mengambil langkah tegas dengan memblokir 3.500 nomor polisi kendaraan yang diduga kuat terlibat dalam praktik lansir BBM bersubsidi. Pernyataan ini disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Air Pacah, Koto Tangah, Kota Padang.

Sanksi Tegas untuk SPBU Nakal dan Koordinasi dengan Aparat

Lebih lanjut, Andre menyebut bahwa Pertamina Patra Niaga telah berulang kali memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti memfasilitasi penjualan Solar bersubsidi secara tidak tepat. Namun, ia menegaskan bahwa penindakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kami akan meminta Kapolda Sumbar untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam melakukan penelusuran dan penindakan di lapangan," ujar politisi Fraksi Gerindra DPR RI tersebut.

Penyebab Kelangkaan Solar Subsidi Meski Kuota Naik

Andre Rosiade menduga kuat bahwa praktik lansir inilah yang menjadi biang keladi kelangkaan Solar, meskipun kuota BBM bersubsidi telah dinaikkan hingga 15%. Solar yang seharusnya untuk masyarakat umum, diduga dialihkan ke sektor yang tidak berhak seperti pertambangan, industri, atau perkebunan.

"Kalau masih langka, berarti ada yang tidak tepat sasaran. Ini harus kita tuntaskan bersama," tegasnya.

Harapan untuk Distribusi Solar yang Tepat Sasaran

Andre berharap kolaborasi yang erat antara Pertamina dan Polda Sumbar dapat memastikan distribusi Solar bersubsidi kembali sesuai peruntukannya. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar berhak dapat menikmati manfaat dari program subsidi pemerintah ini.

"Kami sangat berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran," pungkas Andre Rosiade.