Prebunking: Cara Efektif Membangun Ketahanan terhadap Disinformasi dan Hoaks

Prebunking adalah strategi komunikasi proaktif untuk membangun ketahanan khalayak terhadap paparan informasi palsu atau hoaks. Tujuannya adalah mencegah pembentukan persepsi dan kognisi publik yang dipengaruhi oleh disinformasi yang diproduksi dan disebarluaskan secara massif. Melalui prebunking, khalayak dibekali dengan pengetahuan dan teknik berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan.

Apa Itu Prebunking dan Bagaimana Konsepnya?

Gagasan prebunking pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial William McGuire pada 1960-an. Konsep ini dianalogikan seperti pemberian vaksin pada tubuh. Dengan menyuntikkan virus yang telah dilemahkan, tubuh belajar membentuk antibodi untuk melawan penyakit. Dalam prebunking, "virus" berupa informasi yang salah dikenalkan secara terkendali agar khalayak mengembangkan "kekebalan" psikologis. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih mampu mengidentifikasi dan menolak ajakan yang terlihat masuk akal, namun sebenarnya palsu.

Contoh Kasus: Sorotan Media pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu pejabat paling banyak dibicarakan. Data dari Copilot AI menunjukkan, dalam satu bulan setelah pelantikan, namanya disebut lebih dari 65.667 kali di media digital. Popularitasnya menciptakan fenomena "media darling", di mana hampir tidak ada hari tanpa pemberitaan mengenai dirinya.

Respons positif terhadap kebijakannya, seperti penarikan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia untuk dialirkan ke perbankan komersial, menunjukkan tingkat penerimaan publik yang tinggi. Kebijakan ini bertujuan mendorong sektor usaha dengan menyediakan pinjaman modal, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, di balik popularitasnya, muncul juga konten-konten negatif. Beberapa unggahan media menyoroti judul seperti "Purbaya Terancam Reshufle" atau "Ferry Minta Menkeu Purbaya Segera Diganti". Konten semacam ini dapat mengindikasikan adanya pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang diambil.

Kasus Lain: Pro dan Kontra Kebijakan Etanol 10% oleh Menteri ESDM Bahlil

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil untuk mencampur bensin dengan 10% etanol juga menuai pro dan kontra. Kebijakan yang rencananya baru akan diterapkan antara 2026-2027 ini bertujuan mengurangi emisi karbon dan ketergantungan impor BBM. Biofuel seperti ini telah digunakan di banyak negara sebagai sumber energi bersih.

Namun, pada Oktober 2025, beredar keluhan dari masyarakat, terutama di Jawa Timur, yang mengaku mesin motornya mogok setelah menggunakan Pertalite. Pemberitaan dari detikcom pada 27-28 Oktober 2025 memuat keluhan tersebut, di mana beberapa pengendara menduga gangguan mesin disebabkan oleh campuran etanol. Meskipun dugaan ini belum terbukti, isu tersebut telah memicu penolakan terhadap kebijakan etanol, yang berpotensi sebagai disinformasi.

Bagaimana Media Membentuk Opini Publik?

Pembentukan opini publik dalam era digital tidak lepas dari peran media. Cultivation Theory yang dicetuskan George Gerbner pada akhir 1960-an menyatakan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi khalayak tentang realitas. Pengguna media yang intensif cenderung memandang dunia sebagai tempat yang lebih menakutkan, suatu fenomena yang dikenal sebagai "Sindroma Dunia Kejam".

Di era media sosial, filter bubble dan echo chamber memperkuat efek ini. Tracey Chizoba Fletcher (2025) dalam "The Role of Social Media in Shaping Public Opinion" menjelaskan bahwa media sosial membentuk opini melalui ruang gema yang mempertemukan pengguna dengan informasi yang sesuai keyakinannya. Sementara itu, Tiffany Perkins-Munn (2025) dalam "How Social Media Algorithms Affect What We See and Believe" menekankan bahwa algoritma media sosial mengontrol apa, kapan, dan seberapa sering kita melihat suatu informasi, yang pada akhirnya membentuk pandangan kita terhadap dunia.

Prebunking sebagai Solusi Membangun Ketahanan Informasi

Menghadapi maraknya disinformasi, prebunking dapat menjadi solusi strategis. Seperti vaksinasi massal untuk membangun herd immunity, prebunking dilakukan untuk menginduksi kekebalan perilaku terhadap hoaks. Negara tidak bisa hanya mengandalkan literasi media masyarakat, tetapi harus aktif melakukan intervensi melalui strategi komunikasi yang terencana.

Dengan prebunking, khalayak tidak hanya diajarkan untuk skeptis, tetapi juga dibekali dengan kemampuan untuk mengenali pola-pola disinformasi sebelum tersebar luas. Hal ini penting agar kebijakan publik yang diperlukan tidak terhambat oleh informasi palsu, dan ketahanan nasional tetap terjaga.

Firman Kurniawan S. Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital. Pendiri LITEROS.org.