Kemensos dan Kementerian PKP Sinergi Percepat Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sepakat memperkuat sinergi untuk mempercepat program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, di Jakarta, Senin (20/7) malam.

Gus Ipul mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaannya harus bersinergi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainnya, termasuk renovasi rumah. "Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/7/2026).

Tahun ini, alokasi perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat mencapai 10 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 2 ribu rumah telah diverifikasi, dan 911 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat. Gus Ipul mengungkapkan dua penyebab utama rumah tidak lolos verifikasi: kepemilikan tanah yang tidak jelas dan lokasi yang terpencar. "Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa," jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Gus Ipul mengusulkan agar kepemilikan tanah cukup dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Ia juga meminta agar syarat jumlah minimal penerima manfaat per desa dihapus, sehingga berapa pun jumlah rumah yang ada tetap bisa direalisasikan. "Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah," katanya.

Ara menyambut baik usulan tersebut. "Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung," ujarnya. Ia menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dan segera menindaklanjuti usulan-usulan itu agar program renovasi rumah bisa segera direalisasikan, khususnya bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.