Kementerian Kebudayaan Luncurkan Program Produksi Film Kepahlawanan 2026

Kementerian Kebudayaan RI resmi meluncurkan Program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Indonesia 2026, sebuah inisiatif untuk mendorong lahirnya karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada periode 1945-1950. Program ini diharapkan memperkuat memori kolektif bangsa melalui medium film.

Mengusung tema 'Menyulam Ingatan, Merawat Kebangsaan: Menghidupkan Peristiwa Sejarah 1945-1950 dalam Sinema Kontemporer', program ini menjadi bentuk afirmasi pemerintah terhadap pengembangan film bertema sejarah dan kepahlawanan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa film memiliki kekuatan besar untuk menghidupkan kembali sejarah sekaligus menjadi media edukasi yang efektif.

"Film adalah produk budaya yang memiliki platform yang sangat baik untuk menghadirkan edukasi sejarah sekaligus menanamkan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan kebangsaan kepada masyarakat," ujar Fadli Zon dalam siaran pers, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa periode 1945-1950 merupakan fase yang sangat menentukan dalam perjalanan Republik Indonesia. Selain perjuangan bersenjata, masa tersebut juga diwarnai perjuangan diplomasi, ekonomi, pers, serta gerakan seni dan kebudayaan yang menyimpan banyak kisah penting, namun belum banyak diangkat ke layar lebar.

"Kita ingin membawa masa lalu ke hari ini agar tetap relevan. Ruang kreativitas sangat terbuka, tetapi konteks sejarah harus tetap terjaga melalui kolaborasi dengan para sejarawan," tambahnya.

Direktur Film, Musik, dan Seni, Irini Dewi Wanti, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara insan perfilman, sejarawan, akademisi, arsiparis, penulis skenario, produser, sutradara, dan praktisi perfilman. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan karya yang memadukan kreativitas sinematik dengan akurasi sejarah.

"Direktorat Film, Musik, dan Seni telah menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan program, mulai dari pedoman pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, sistem seleksi, perangkat penilaian, hingga skema pendampingan. Seluruh proposal akan melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian dewan juri, presentasi (pitching), penetapan penerima program, pengembangan proyek, hingga proses produksi dan monitoring yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kualitas karya," jelasnya.

Program ini dilaksanakan melalui mekanisme sayembara yang terbuka bagi rumah produksi, perusahaan perfilman, komunitas film, serta sineas Indonesia yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki rekam jejak dalam produksi film. Selain dukungan pendanaan, peserta terpilih akan memperoleh pendampingan penyempurnaan skenario, konsultasi bersama sejarawan dan budayawan, serta pendampingan produksi oleh para profesional perfilman.

Dua Kategori Sayembara

Sayembara dibuka dalam dua kategori: Film Panjang dengan durasi minimal 75 menit dan Film Pendek berdurasi 15-30 menit. Kategori film panjang memberikan keleluasaan bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai tokoh, peristiwa, maupun dinamika sosial pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, antara lain Peristiwa Rengasdengklok, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya 10 November, Agresi Militer Belanda, Gerilya Jenderal Soedirman, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), hingga perjuangan diplomasi dan ekonomi pada masa awal republik.

Pendaftaran sayembara dibuka mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026. Pendaftaran dan pengunduhan Petunjuk Teknis dilakukan secara daring melalui laman filmkepahlawanan.id.

Turut hadir dalam peluncuran program tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal Fryda Lucyana; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Yayuk Sri Budi Rahayu; Ketua Lembaga Sensor Film Naswardi; Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Fauzan Zidni; serta para sejarawan dan budayawan.

Melalui program ini, Kementerian Kebudayaan berharap dapat melahirkan karya-karya sinema yang menghidupkan narasi kepahlawanan Indonesia melalui perspektif yang relevan, inspiratif, dan berlandaskan sejarah. Komitmen untuk terus mendukung pengembangan ekosistem perfilman nasional melalui kolaborasi, fasilitasi, dan penguatan film sebagai media pelestarian memori kolektif bangsa pun ditegaskan.