BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Bagian dari Visi Besar Prabowo

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal Indonesia merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama ekonomi halal dunia. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan.

Dalam sambutannya, Haikal mengajak negara-negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi membangun standar halal yang terintegrasi dan saling diakui. Menurutnya, halal tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, melainkan harus bertumpu pada semangat kebersamaan.

"Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk BPJPH yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar," ujar Haikal dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, visi presiden itu diterjemahkan BPJPH melalui semangat 'Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia'. Indonesia tidak hanya memperkuat implementasi jaminan produk halal di dalam negeri, tetapi juga mengambil peran strategis dalam membangun ekosistem halal global.

"Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan 'Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia'," katanya.

Haikal menambahkan, halal bukan konsep baru di Indonesia. Sejak era Presiden Soeharto, pemerintah telah memberi perhatian terhadap penyelenggaraan halal, yang kemudian terus berkembang hingga lahirnya sistem jaminan produk halal yang semakin kuat dan komprehensif.

Implementasi kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

Dalam forum itu, Haikal mengajak negara-negara peserta mempererat kolaborasi dan membangun kesamaan visi dalam pengembangan standar halal internasional. Sinergi antarnegara akan menjadi fondasi penting mewujudkan ekosistem halal global yang lebih kuat, inklusif, dan saling menguntungkan.

"Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia," tuturnya.

Dukungan dari Kementerian Luar Negeri

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan bahwa penyelenggaraan D-8 HEI 2026 merupakan manifestasi nyata pemerintah dalam mengintegrasikan kekuatan ekonomi domestik dengan dunia Islam. "Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal," ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Jenderal D-8 yang menilai inisiatif Indonesia ini sebagai katalis penting bagi perluasan investasi dan penguatan riset di dalam ekosistem industri halal global. Selama lima hari ke depan, perhelatan ini akan diisi pameran dagang, business matching, serta diskusi panel D-8 HEI Talks.

Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub menjelaskan bahwa forum ini didesain khusus untuk menelurkan kolaborasi bisnis yang konkret. "Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret," katanya.

Secara makro, D-8 HEI 2026 merupakan pengejawantahan komitmen Presiden Prabowo Subianto pada KTT ke-11 D-8 di Kairo, 19 Desember 2024. Saat itu, Prabowo menekankan urgensi pembentukan rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia menjadi salah satu pusat utama ekonomi halal dunia. Rangkaian acara ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, BPJPH, KNEKS, dan Kadin Indonesia.

D-8 didirikan pada 1997 dan saat ini beranggotakan sembilan negara: Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025. Forum ini memiliki kekuatan kolektif dengan total populasi 1,3 miliar jiwa (16 persen populasi dunia) serta gabungan PDB sebesar US$ 5,1 triliun.