Evaluasi Pelatihan Koperasi Merah Putih: Dari Latihan Militer ke Pembekalan Manajerial

Pemerintah akhirnya menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Keputusan Kementerian Pertahanan ini mengubah program menjadi pelatihan pembekalan bela negara dan manajerial, sebuah langkah yang dinilai sebagai respons atas kritik dan kekhawatiran publik.

Evaluasi ini dinilai sudah seharusnya dilakukan, terutama setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Tragedi itu menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam desain pembinaan. Keselamatan peserta seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap program negara. Tidak boleh ada pelatihan yang justru merenggut nyawa, apalagi jika materi yang diberikan tidak berkaitan langsung dengan tugas yang akan diemban.

Sejak awal, relevansi latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi memang sulit dipahami. Tugas utama mereka adalah mengelola organisasi usaha, memperkuat tata kelola, menjaga kesehatan keuangan, mengembangkan usaha, serta memastikan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kompetensi itulah yang semestinya dibangun.

Karena itu, pelatihan harus diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial. Tata kelola koperasi, kepemimpinan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan digital, pemasaran, penyusunan rencana bisnis, hingga penguatan akuntabilitas jauh lebih dibutuhkan daripada latihan fisik, baris-berbaris, apalagi penggunaan senjata.

Lebih dari itu, pendekatan militer tidak sepenuhnya sejalan dengan jati diri koperasi. Koperasi bertumpu pada prinsip demokrasi, musyawarah, partisipasi, dan kesetaraan anggota. Sebaliknya, organisasi militer dibangun di atas sistem komando yang hierarkis. Keduanya memiliki karakter dan tujuan berbeda sehingga tidak layak dipertukarkan.

Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan keberhasilan koperasi lahir dari investasi pada kualitas sumber daya manusia. Jepang membangun koperasi pertanian melalui pendidikan manajemen dan pendampingan profesional. Korea Selatan memperkuat ekonomi pedesaan dengan pengembangan kepemimpinan lokal dan kewirausahaan. Sementara itu, koperasi-koperasi besar di Belanda berkembang berkat pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi bisnis. Tidak ada jalan pintas. Koperasi maju karena kompetensi pengelolanya terus ditingkatkan.

Perubahan yang dilakukan pemerintah tidak boleh berhenti pada pergantian istilah. Substansi pelatihan, metode pembelajaran, hingga pola pembinaan harus ikut diperbaiki. Ukuran keberhasilan tidak lagi bertumpu pada kemampuan bertahan dalam tekanan fisik, melainkan pada kemampuan memimpin organisasi, memecahkan persoalan, membangun usaha, dan menjaga integritas.

Tragedi yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pelatihan aparatur dan tenaga sipil. Setiap kementerian dan lembaga wajib memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan profesi, berbasis kompetensi, serta menjamin keselamatan peserta.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan ditentukan oleh kemampuan para manajernya berbaris atau menjalani latihan fisik yang berat. Masa depan koperasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kecakapan mengelola usaha, integritas, serta kemampuan membaca peluang ekonomi. Di sanalah seharusnya pemerintah memusatkan perhatian jika sungguh ingin menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.