Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan Halte Transjakarta Setiabudi Integritas yang berlokasi di kawasan Rasuna Said. Halte ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi publik, melainkan juga diharapkan menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai antikorupsi.
Perubahan nama halte tersebut, dari yang sebelumnya dikenal sebagai Halte Setiabudi, menjadi Setiabudi Integritas, dimaksudkan sebagai simbol penguatan nilai integritas di ruang publik. Pemerintah berharap identitas baru ini dapat mengingatkan publik secara terus-menerus akan pentingnya perilaku jujur dan anti suap dalam kehidupan sehari-hari.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa peresmian ini merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan KPK. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.
“Pada hari ini bersama Ketua KPK, kita meresmikan Halte Setiabudi Integritas. Ini adalah komitmen kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan KPK,” ujar Pramono Anung.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya dilakukan di ruang tertutup atau dalam forum-forum formal. Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi harus hadir dan terlihat jelas di ruang publik agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Hal ini menunjukkan kolaborasi yang luar biasa antara KPK dan Pemprov DKI, tidak hanya di ruang rapat, tetapi juga di ruang publik,” ujar Setyo.
Dengan diresmikannya halte ini, KPK dan Pemprov DKI berharap integritas dapat menjadi bagian dari keseharian warga Jakarta, terutama para pengguna transportasi umum yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai salah satu cara kreatif untuk menanamkan budaya antikorupsi secara lebih luas dan berkelanjutan.
Artikel Terkait
Pekanbaru Pecahkan Rekor MURI dengan Ketan Talam Durian Sepanjang Satu Kilometer
Pemprov DKI Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional demi Wujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema
PSI Bantah Terpidana Korupsi Nur Alam Bergabung, KPK Ingatkan Soal Hak Politik
Selebgram Adam Deni Ditahan Polisi Usai Rusak Ruko dan Ancam Satpam dengan Airsoft Gun