Pemerintah Eksekusi dan Tata Ulang Kawasan Hotel Sultan demi Optimalisasi Aset Negara Senilai Rp17,87 Triliun

Langkah pemerintah mengeksekusi dan menata kembali kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno, tempat berdirinya Hotel Sultan, menjadi sorotan publik karena menyangkut aset strategis negara yang telah lama menjadi bagian dari kawasan Senayan. Kebijakan ini, menurut penegasan pemerintah, tidak sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan bertujuan mengembalikan pemanfaatan aset negara agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kawasan secara berkelanjutan.

Sejarah panjang status lahan ini bermula dari pembebasan kawasan Senayan oleh pemerintah antara tahun 1959 hingga 1962 untuk persiapan ASEAN Games keempat di Jakarta. Pada 1971, Gubernur Ali Sadikin memberikan izin pembangunan hotel kepada PT Indobuildco untuk jangka waktu 30 tahun. Dua tahun kemudian, terbit Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 20 yang kemudian dipecah menjadi HGB 26 dan HGB 27. Melalui Keputusan Presiden tahun 1984, kawasan tersebut ditegaskan sebagai aset milik negara.

Setelah melalui berbagai proses administrasi perpanjangan hak guna bangunan, masa berlaku HGB 26 dan HGB 27 akhirnya berakhir pada 2023. Sebelumnya, pada 2003, PT Indobuildco mengajukan perpanjangan 20 tahun tanpa rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Ketika masa perpanjangan kedua berakhir pada 2023, sengketa bergulir hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada 2025 memutuskan bahwa hak pengelolaan berada di tangan negara melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK). Berdasarkan putusan tersebut, eksekusi kawasan dilaksanakan pada 18 Juni 2026.

Objek eksekusi mencakup dua bidang utama, yaitu HGB 26 seluas 53.709 meter persegi dan HGB 27 seluas 83.666 meter persegi. Total luas kawasan mencapai sekitar 13 hektare yang berada di atas lahan dengan hak pengelolaan negara melalui Kementerian Sekretariat Negara dan dikelola oleh PPK GBK. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kompleks Hotel Sultan, mulai dari menara, hotel, ballroom, apartemen, fasilitas olahraga, hingga area komersial lainnya.

Salah satu alasan penting di balik penataan kawasan ini adalah potensi kerugian negara. Berdasarkan data pemerintah, terdapat tunggakan royalti sejak 2007 hingga 2023 yang mencapai nilai 45,35 juta dolar AS, atau setara dengan Rp761 hingga Rp764 miliar. Selama periode tersebut, negara juga kehilangan potensi pendapatan rata-rata sekitar Rp47 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset strategis negara belum memberikan kontribusi yang optimal.

Kawasan Blok 15 memiliki nilai aset yang sangat besar. Berdasarkan hasil penilaian pada 2025, total nilai aset tanah dan bangunan diperkirakan mencapai Rp17,87 triliun. Dengan skema pengelolaan yang lebih optimal, pendapatan yang sebelumnya berkisar Rp47 miliar per tahun berpotensi meningkat menjadi Rp80 hingga Rp120 miliar per tahun. Bahkan, melalui optimalisasi aset dan model bisnis yang lebih modern, pendapatan dapat mencapai Rp150 hingga Rp300 miliar per tahun, yang tentu akan memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Ke depan, pemerintah telah menyiapkan visi baru bagi kawasan Blok 15 dengan konsep pembangunan kawasan terpadu berbasis hotel dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Pembangunan ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, smart venue, yaitu kawasan yang siap menjadi destinasi kegiatan internasional. Kedua, support tourism yang terintegrasi dengan kawasan Gelora Bung Karno untuk mendukung event olahraga dan pariwisata, dengan target 30 event internasional per tahun. Ketiga, green development yang menekankan pembangunan berkelanjutan melalui perluasan ruang terbuka hijau, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Melalui pengelolaan baru ini, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan kawasan secara bertahap hingga melampaui Rp1 triliun per tahun pada 2029. Tren pertumbuhan pendapatan yang signifikan ini diharapkan tercapai melalui pengelolaan profesional dan optimalisasi aset. Data dari Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan tren pendapatan PPK GBK yang terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, pemerintah mengklaim pendekatan yang humanis juga menjadi perhatian, baik bagi pekerja, penghuni apartemen, maupun tamu hotel.