Mahasiswa Trisakti Serukan Tritura: Desak Pemulihan Ekonomi, Evaluasi Kebijakan APBN, dan Penempatan Pejabat Kompeten

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI menyuarakan tiga tuntutan rakyat, yang mereka sebut sebagai Tritura, sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Aksi ini menjadi panggung bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan yang telah lama dirasakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kian tertekan.

Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Putra, mengemukakan bahwa tuntutan pertama yang mereka gaungkan adalah pemulihan ekonomi dan politik nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru berdampak negatif terhadap stabilitas kedua sektor tersebut.

"Yang pertama, kami gaungkan untuk pulihkan ekonomi dan politik nasional," ujarnya kepada wartawan di lokasi aksi.

Ia kemudian memberikan contoh konkret dengan melonjaknya harga bahan pokok, seperti beras, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. "Kita ambil contoh pada saat ini sekarang banyak bahan pokok yang sedang naik. Mulai dari beras, kami pun melakukan survei kepada masyarakat, penjual-penjual itu mempengaruhi mereka menaikkan harga. Itu yang pertama," sambungnya.

Sementara itu, tuntutan kedua yang disorot adalah kebijakan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak memberikan skala prioritas yang tepat. Putra mencontohkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berimbas pada kelangkaan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum.

"Sebenarnya kan yang dituntut sama masyarakat adalah dengan Pertamax non-subsidi naik berpengaruh pada kehabisan Pertalite. Terbukti pada beberapa SPBU itu sudah kehabisan Pertalite itu sendiri," pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengembalikan subsidi yang tepat sasaran kepada rakyat. "Makanya kami tuntut kembali untuk bagaimana kebijakan pemerintah agar memberikan subsidi ini kepada rakyat," tegasnya.

Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti adanya kebijakan yang dinilai salah arah dan menjadi penyebab utama penurunan ekonomi di tingkat akar rumput. "Karena kita melihat ekonomi sekarang sangat jatuh, di mana dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi ekonomi masyarakat," ujar Putra.

Menyoal hal tersebut, ia mendesak adanya evaluasi total terhadap para pejabat yang dianggap tidak kompeten atau tidak sesuai dengan bidang keahliannya. "Inkompetensi dari pejabat itu seharusnya bisa dievaluasi total oleh Presiden dan Wakil Presiden, karena mereka semua merupakan komandan tertinggi," tegasnya.

Sebagai contoh, Putra menyebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak berasal dari latar belakang keahlian yang relevan. Kritik ini menjadi bagian dari tuntutan ketiga yang menekankan pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan faktor lain.