Anggota DPR Desak Penertiban Dapur Makan Bergizi Gratis yang Tak Layak, Khawatir Picu Keracunan Massal

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, mendesak penertiban terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa kelalaian dalam pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dapat memicu risiko keracunan massal di kemudian hari.

“Tentu sangat perlu dievaluasi, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Saat ini kan ada banyak juga SPPG yang bangunannya tidak sesuai persyaratan dan itu dikhawatirkan akan jadi bom waktu terjadinya keracunan,” ujar Irma kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Selain persoalan kelayakan infrastruktur, Irma juga menyoroti fenomena pembengkakan jumlah titik SPPG yang dinilai telah menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1 triliun per bulan. Ia mencontohkan, apabila kebutuhan ideal hanya lima titik, maka tidak seharusnya diberikan izin hingga delapan titik.

“Misalnya kebutuhan SPPG hanya 5, ya jangan diberi izin jadi 8, itu kan pemborosan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Zulhas,” tuturnya.

Pernyataan Irma merujuk pada temuan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengungkapkan adanya pembengkakan lebih dari 13 ribu titik SPPG. Angka tersebut merupakan akumulasi dari dapur MBG yang tersebar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun di luar kawasan tersebut.

Zulkifli menjelaskan bahwa lonjakan jumlah titik ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik. Di luar wilayah 3T, proyeksi awal menyebutkan kebutuhan sebanyak 21 ribu dapur, namun data terbaru mencatat angka mencapai 27.877 titik.

“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Sementara itu, untuk kawasan 3T, rencana awal menetapkan sebanyak 2.000 titik SPPG. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, jumlahnya justru melonjak menjadi 8.617 titik. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan.