Menteri PANRB Tinjau MPP Jakarta, Pastikan Layanan Terintegrasi Tanpa ‘Pingpong’ Antar Loket

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kemudahan layanan terintegrasi saat meninjau sejumlah fasilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberadaan MPP bertujuan memberikan kepastian layanan yang tuntas bagi masyarakat tanpa harus berpindah-pindah loket.

“Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan itu betul-betul tuntas. Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat yang lain,” ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026). Menurut dia, jika ada urusan yang berkaitan dengan satu instansi, semua bisa diselesaikan dalam satu tempat.

Dalam peninjauan tersebut, Rini menyampaikan bahwa masyarakat yang datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta adalah mereka yang membawa urusan. Mereka ingin masalahnya diselesaikan tanpa harus mengetahui apakah urusan tersebut ditangani oleh satu atau dua instansi. MPP tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai instansi, tetapi diharapkan menjadi pusat solusi dari persoalan layanan di masyarakat.

Sementara itu, sebagai daerah dengan aktivitas pemerintahan, bisnis, investasi, dan pelayanan masyarakat yang sangat tinggi, DKI Jakarta memiliki peran strategis untuk menjadi contoh pelayanan publik yang modern dan terintegrasi. Menurut Rini, ibu kota negara ini merupakan etalase pelayanan publik nasional.

“Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Yang paling penting itu, masyarakat nanti bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini yang difokuskan kepada user experience dari masyarakat ketika dia datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Rini.

Rini menjelaskan bahwa konsep MPP adalah menyatukan semua layanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. MPP DKI Jakarta, lanjutnya, sudah melaksanakan kebijakan yang dicanangkan Kementerian PANRB, yaitu pelayanan publik yang bersifat omnichannel. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai kanal, termasuk digital dan pelayanan langsung, untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Konsep omnichannel terinspirasi dari MPP yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi terpadu. Tujuannya menciptakan pengalaman layanan yang lebih mudah, responsif, dan inklusif. “Jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan dan termasuk layanan digital. Kalau melihat MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sepi bukan karena tidak terlalu banyak orang, tetapi karena sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Masyarakat sudah bisa melakukan layanan digital, tetapi ada juga yang ingin langsung datang ke sini,” tutur Rini.

Di sisi lain, MPP Provinsi DKI Jakarta yang diresmikan pada 12 Oktober 2017 merupakan salah satu pelopor MPP di Indonesia. Kini, sebanyak 305 kabupaten dan kota sudah memiliki MPP di seluruh tanah air. Menteri Rini melihat upaya terus dilakukan MPP Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat melalui kolaborasi berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan.

Apresiasi disampaikan kepada seluruh petugas layanan yang menjadi garda terdepan birokrasi. Menurut Rini, pelayanan yang baik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran dari MPP Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Semoga masyarakat tetap diberikan kemudahan di dalam mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah DKI,” tuturnya.

Berdasarkan data terbaru, MPP Provinsi DKI Jakarta menyatukan 328 jenis layanan dari 15 instansi. Dalam peninjauan itu, Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Staf Presiden (KSP), Heru Kreshna Reza, menyampaikan bahwa MPP adalah wujud kehadiran negara untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP.

“KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya terkait dengan digitalisasi layanan, penting untuk terus dikembangkan dan layanan omnichannel agar layanan publik bisa diakses secara inklusif,” pungkasnya.