Pemerintah menegaskan bahwa kabar yang menyebut akan menutup warung milik masyarakat adalah hoaks. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak dibentuk untuk menggantikan atau mematikan usaha warung rakyat. Koperasi justru memiliki fungsi berbeda, yakni menjadi infrastruktur penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah sekaligus menjadi offtaker hasil pertanian masyarakat.
"Tidak benar kalau ada isu warung-warung akan ditutup. Itu hoax yang sangat jahat. Tujuannya hanya ingin membuat masyarakat ribut," kata Zulhas usai membuka Seminar Nasional KDKMP di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/4/2026).
Kehadiran KDKMP sejatinya adalah wujud komitmen kuat pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan membuka keran penghasilan bagi warga desa. "Kita ingin terus berbuat baik agar kemiskinan berkurang, ekonomi desa bisa tumbuh, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan," tuturnya.
Koperasi ini diplot sebagai infrastruktur strategis pemerintah untuk mendistribusikan berbagai program kerakyatan yang tepat sasaran. "Semua nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi ini bukan supermarket," kata Zulhas.
Para pemilik warung kelontong bahkan akan sangat diuntungkan karena berpeluang menjalin kerja sama langsung dengan pihak koperasi. "Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, juga bisa melalui Koperasi Desa. Karena sekali lagi, koperasi ini bukan warung dan bukan supermarket," lanjut Zulhas.
Pembangunan fasilitas koperasi berskala masif ini dipastikan turut membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru di pelosok negeri. "Koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja. Koperasi dibangun secara besar-besaran agar dapat menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi mempekerjakan enam atau tujuh orang saja, dikalikan sekitar 80 ribu desa, maka hampir setengah juta orang bisa bekerja," terangnya.
Senada dengan Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto ikut menepis keras gosip miring tersebut. "Walaupun ini sudah kami klarifikasi, banyak beredar di media sosial katanya Pak Menko Pangan dan Pak Mendes ingin menutup warung-warung di desa. Itu hoax," tegas Yandri di hadapan Zulhas.
Kemendes pun telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum penyebar kebohongan kejahatan siber ini kepada pihak kepolisian. "Itu berita bohong. Mereka membuat itu pakai AI, dan itu Pak Menko, kami sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, jadi ini tidak benar," lanjutnya.
Yandri juga memastikan sosok Zulhas selama ini dikenal gigih memperjuangkan nasib para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Justru Pak Menko Pangan ini adalah pejuang rakyat kecil, pejuang UMKM dan tidak mungkin menutup warung-warung kecil yang ada di desa. Ada juga katanya radius 2 km tidak boleh ada pedagang kelontong, itu juga bohong dan hoax," paparnya.
Masyarakat sangat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh konten visual manipulatif yang beredar liar di dunia maya. "Jadi mohon para kepala desa, BPD, perangkat desa, semuanya yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming ini bahwa apa yang disampaikan oleh medsos yang pakai AI itu adalah bohong dan tidak berdasar," jelas Yandri.
Mengabaikan isu tak berdasar tersebut, pemerintah saat ini bergerak cepat mengejar target penyelesaian pembangunan 35 ribu KDKMP. "Akhir Agustus ini 35 ribu, insyaallah. Kita Kemendes bersama Kemenko Pangan terus berkoordinasi terkait yang tadi masalah lahan yang kurang, luas lahan kurang 1.000 meter persegi, tetap akan dibangun, termasuk yang belum punya lahan kita akan cari solusinya," ujar Yandri.
Infrastruktur menjanjikan ini akan dibekali dengan kendaraan logistik super lengkap demi menunjang kelancaran bisnis warga desa. "Memang bertahap, tidak sekaligus, tapi tahun ini sudah selesai 35 ribu akhir Agustus. Itu luar biasa, tidak lebih satu tahun sudah lebih 35 ribu lengkap dengan alat logistiknya, yaitu 1 truk dan 2 motor listrik," paparnya.
Artikel Terkait
Ultimatum Zulkifli Hasan: Proyek Sampah Makassar Dua Minggu atau Diambil Alih Gubernur
Kritik Tajam untuk Program KDMP: Rakyat Menolak, Pemerintah Diingatkan untuk Mendengar
Ruben Onsu Buka Hasil Tes Lab dan Lapor Polisi untuk Bantah Isu Penyakit Menular
Anggaran Pendidikan Bela Negara Calon Manajer Kopdes Capai Rp1 Triliun