Mengapa Pendirian Israel Harus Ditolak: Akar Kolonialisme dan Pelanggaran Hukum Internasional

Negara yang dibangun di atas fondasi rasisme dan kolonialisme seharusnya tidak memiliki tempat dalam tatanan dunia modern. Pernyataan ini mengemuka di tengah meningkatnya kritik global terhadap kebijakan Israel, yang dinilai masih mempraktikkan diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina.

Sejarah mencatat bahwa pendirian Israel pada 1948 bukanlah peristiwa yang lahir dari kekosongan. Proyek kolonial ini difasilitasi oleh kekuatan Barat, salah satunya melalui Deklarasi Balfour yang dikeluarkan Inggris. Deklarasi tersebut secara sepihak menjanjikan tanah Palestina kepada gerakan Zionis, tanpa mempertimbangkan hak-hak penduduk Arab lokal yang telah mendiami wilayah itu selama berabad-abad. Pengabaian ini menjadi akar dari konflik berkepanjangan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Dampak paling tragis dari pendirian Israel adalah peristiwa Nakba, yang berarti "malapetaka" dalam bahasa Arab. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara ratusan desa dihancurkan. Mereka yang bertahan hidup hingga kini masih tersebar di berbagai kamp pengungsian, menanti hak untuk kembali yang tak kunjung datang.

Selain pelanggaran kemanusiaan, tindakan Israel juga bertentangan dengan hukum internasional. Aneksasi wilayah, pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, serta blokade berkepanjangan terhadap Jalur Gaza merupakan pelanggaran nyata terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina. Berbagai resolusi PBB telah dikeluarkan, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Kritik terhadap Israel bukanlah bentuk antisemitisme, melainkan penegasan bahwa setiap bangsa berhak hidup merdeka dan bermartabat. Selama praktik kolonialisme dan diskriminasi masih berlangsung, perdamaian yang adil di kawasan Timur Tengah akan terus menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.