Anggota DPR Desak Percepatan Program Listrik Desa demi Keadilan Energi Nasional

Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk terus mengakselerasi pelaksanaan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Menurutnya, percepatan ini menjadi kunci untuk memperluas akses energi bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Alfons menilai bahwa Program Listrik Desa dan BPBL merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan energi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional. Ia meyakini, ketersediaan akses listrik yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan roda aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa dan BPBL harus terus menjadi prioritas bersama," ujar Alfons dalam keterangan resminya, Jumat, 12 Juni 2026.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Kementerian ESDM dan PLN. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses listrik, termasuk kawasan terpencil, terluar, dan kepulauan.

"Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, diperlukan kolaborasi yang kuat serta pendekatan yang adaptif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik yang andal dan berkelanjutan," ungkapnya.

Di sisi lain, Alfons juga mendorong agar pelaksanaan program ini dibarengi dengan sosialisasi masif kepada masyarakat penerima manfaat. Ia berpendapat, pemahaman yang baik dari masyarakat terhadap program yang tersedia akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat Program Listrik Desa dan BPBL. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses energi yang layak," tegas Alfons.

Lebih lanjut, Alfons menegaskan bahwa Komisi XII DPR akan terus mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Komitmen ini diambil demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan.