Prancis Resmi Larang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich Masuki Wilayahnya

Pemerintah Prancis secara resmi melarang Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk memasuki wilayahnya. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, yang juga mengecam keras kebijakan Smotrich yang dinilai secara aktif mendorong aneksasi Tepi Barat serta upaya kolonisasi ulang Jalur Gaza.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya, Barrot menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi Smotrich, melainkan juga mencakup empat pemimpin organisasi pemukim dan dua puluh satu pemukim lain yang terlibat dalam tindakan kekerasan. "Empat pemimpin organisasi pemukim, dan dua puluh satu pemukim yang melakukan kekerasan (juga dilarang memasuki wilayah Prancis)," tulis Barrot, sebagaimana dilansir oleh kantor berita AFP pada Selasa (9/6/2026).

Barrot secara terbuka mengutuk kebijakan yang menurutnya tidak dapat diterima oleh mayoritas komunitas internasional. Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut bertentangan dengan komitmen global yang kuat terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina.

Pengumuman sanksi ini, lanjut Barrot, dilakukan secara terkoordinasi dengan sejumlah negara sekutu. Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia turut serta dalam penerapan sanksi baru terhadap mereka yang dinilai bertanggung jawab atas intensifikasi pembangunan pemukiman dan kekerasan di Tepi Barat.

Smotrich, yang berasal dari partai Zionis Religius sayap kanan, tercatat sebagai menteri Israel kedua yang dilarang memasuki Prancis dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pada bulan lalu, Prancis juga telah melarang Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, setelah ia mengejek aktivis yang ditangkap oleh tentara Israel di sebuah armada bantuan untuk Gaza.

Baik Ben Gvir maupun Smotrich merupakan dua pilar utama yang membentuk landasan pemerintahan koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Irlandia juga telah mengambil langkah serupa dengan melarang kedua menteri tersebut dalam beberapa hari terakhir. Inggris pun telah lebih dulu menjatuhkan larangan pada keduanya sejak Juni tahun lalu, diikuti oleh negara-negara lain seperti Spanyol dan Slovenia.