Gubernur Jabar Minta Masyarakat Aktif Awasi SPMB 2026 dan Laporkan Kecurangan dengan Bukti Lengkap

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Ia tidak hanya meminta warga melaporkan setiap indikasi kecurangan, tetapi juga menekankan pentingnya kelengkapan bukti agar proses penindakan dapat berjalan efektif.

Menurut Dedi, setiap laporan dugaan pelanggaran dalam penerimaan murid baru harus disertai data yang jelas dan spesifik. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat segera melakukan pemeriksaan secara tuntas tanpa terhambat oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Di mana? Sebutin. Jangan isu, silakan sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum," tegasnya di Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, lanjut Dedi, menjadi kunci untuk mewujudkan penerimaan peserta didik baru yang objektif, adil, dan transparan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menindak tegas setiap pelanggar aturan yang terbukti melakukan praktik curang.

Sementara itu, Dedi menyampaikan bahwa sistem SPMB 2026 telah dirancang untuk meminimalkan celah terjadinya kecurangan. Ia mencontohkan, proses seleksi yang ketat telah membuat banyak anak pejabat pun tidak lolos, menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus," ungkapnya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas proses penerimaan murid baru di Jawa Barat.