Kejaksaan Italia Buka Penyelidikan terhadap Menteri Israel Itamar Ben-Gvir atas Dugaan Penyiksaan Aktivis di Kapal Bantuan Gaza

Kejaksaan Italia resmi membuka penyelidikan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, terkait dugaan perlakuan kasar terhadap para aktivis di atas kapal armada kemanusiaan yang menuju Jalur Gaza. Langkah hukum ini merupakan respons atas insiden yang terjadi di Pelabuhan Ashdod awal bulan ini.

Kantor Berita ANSA melaporkan, penyelidikan tersebut mencakup dugaan penyiksaan dan penculikan selama masa penahanan para aktivis. “Kantor Kejaksaan Roma secara spesifik tengah menyelisik tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis yang ditahan dengan kondisi tangan terikat di belakang punggung di Ashdod,” demikian bunyi laporan ANSA, Selasa (9/6/2026).

Selain tindakan sang menteri, tim penyidik juga memeriksa peran kepolisian dan otoritas Israel secara lebih luas selama proses penghadangan kapal serta penahanan para penumpang. Beberapa di antara aktivis yang ditahan diketahui merupakan warga negara Italia, sehingga memicu perhatian khusus dari aparat hukum setempat.

Penyelidikan ini bergulir setelah insiden pencegatan kapal kemanusiaan Global Sumud oleh pasukan angkatan laut Israel di perairan internasional pada pertengahan Mei lalu. Saat itu, siaran langsung dari atas kapal sempat memperlihatkan momen pasukan militer menaiki kapal secara paksa.

Rekaman video yang kemudian dirilis otoritas Israel menampilkan Ben-Gvir berjalan di antara para aktivis yang ditahan dalam posisi berlutut rapat dengan tangan terikat kabel zip-tie. Dalam rekaman yang sama, sang menteri juga terlihat mengibarkan bendera Israel dan mengejek para tahanan sebuah aksi yang langsung memicu kecaman luas dari komunitas internasional sebelum seluruh aktivis akhirnya dibebaskan.

Sementara itu, Kejaksaan Roma sebelumnya telah membuka penyelidikan terpisah terkait penahanan warga negara Italia saat Israel mencegat kapal bantuan Gaza di perairan internasional dekat Yunani pada bulan April. Penyelidikan paralel ini dilakukan secara resmi setelah pihak kejaksaan menerima tiga laporan pengaduan formal mengenai perlakuan buruk yang dialami para aktivis selama operasi penghadangan kapal berlangsung.