Perang AS-Israel-Iran Hantam Ekonomi dan Pariwisata Negara Teluk, Picu Krisis Keamanan Baru

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah membawa dampak yang jauh melampaui ancaman militer langsung bagi negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran digencarkan pada akhir Februari lalu dan gencatan senjata kemudian diterapkan, negara-negara Teluk ini berjibaku menstabilkan situasi kawasan yang porak-poranda. Infrastruktur vital menjadi sasaran ribuan rudal balistik dan pesawat nirawak, sementara blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Iran dan AS secara bergantian mengguncang fundamental perdagangan dan stabilitas ekonomi regional. Di tengah tekanan itu, pemerintah-pemerintah di kawasan Teluk berusaha keras agar tidak terseret lebih jauh ke dalam pusaran konflik.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, telah melakukan reformasi ekonomi ambisius melalui diversifikasi dan pengurangan ketergantungan pada pendapatan minyak. Transformasi ini turut merombak kebijakan luar negeri, sektor pariwisata, penerbangan, logistik, hingga teknologi, dengan kecerdasan buatan menjadi pilar utama strategi pembangunan nasional. Namun, menurut Cinzia Bianco, analis kawasan Teluk di European Council on Foreign Relations yang baru kembali dari UEA, perang dengan Iran telah memicu perubahan besar dalam persepsi negara-negara tersebut mengenai keamanan dan politik.

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terpukul oleh ketidakpastian. Pada bulan Maret, Bandara Internasional Dubai diserang pesawat nirawak Iran, mengakibatkan pembatalan lebih dari 30.000 penerbangan ke dan dari Timur Tengah. Hingga kini, sejumlah maskapai masih beroperasi dengan jadwal terbang yang dikurangi. Di sisi lain, harga bahan bakar jet meroket hingga hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya akibat blokade Selat Hormuz.

“Citra Teluk sebagai tempat berlindung yang aman telah hancur dalam jangka pendek hingga menengah,” ujar Pauline Raabe, pengamat kawasan Teluk dari lembaga think tank Middle East Minds yang berbasis di Berlin. Menurutnya, calon wisatawan kini diingatkan kembali bahwa negara-negara ini berada di wilayah yang tengah bersitegang secara geopolitik. “Wisatawan tersebut kini akan berpikir dua bahkan tiga kali sebelum memutuskan untuk mengunjungi UEA,” jelas Raabe.

Perusahaan analisis keuangan Moody’s memperkirakan tingkat keterisian hotel di Dubai akan anjlok drastis dari 80 persen menjadi hanya 10 persen pada kuartal kedua tahun 2026. Sementara itu, Bank Dunia pada bulan April lalu memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk GCC dari 4,4 persen menjadi 1,3 persen.

Selain bandara, Iran juga menargetkan hotel dan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, serta infrastruktur energi setempat. Qatar Energy, perusahaan energi milik negara Qatar, menyatakan bahwa perbaikan pusat industri Ras Laffan akan memakan waktu hingga lima tahun setelah kawasan tersebut dihantam rudal balistik Iran pada Maret lalu. Kepala eksekutif Qatar Energy, Saad Al Kaabi, mengatakan kepada BBC bahwa skala kerusakan tersebut telah “membuat kawasan ini mundur 10 hingga 20 tahun.”

Sementara Iran dan AS terus menggunakan blokade Selat Hormuz sebagai kartu as dalam negosiasi perdamaian, ekspor minyak dan gas dari Bahrain, Kuwait, dan Qatar tetap terganggu. Moody’s bahkan mengubah prospek ekonomi Bahrain dari stabil menjadi negatif. Namun, prospek ekonomi Oman, Arab Saudi, dan UEA sedikit berbeda karena mereka memiliki akses ke infrastruktur pengalihan. Arab Saudi telah mengalihkan sebagian produksinya ke pipa timur-barat menuju Laut Merah, sementara UEA menggunakan pipa darat lokal dari Habshan ke Fujairah untuk melanjutkan ekspor. Menurut Saudi Aramco, laba pada kuartal pertama tahun 2026 melonjak sebesar 26 persen. Sejak UEA keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan aliansi OPEC pada 1 Mei 2026, negara tersebut dapat bertindak mandiri tanpa terikat sistem kuota produksi.

Para analis memperkirakan bahwa meskipun perang berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali, risiko premi yang lebih tinggi akan terus mendorong kenaikan harga di kawasan. Raabe meyakini sektor keuangan akan menjadi salah satu yang pertama pulih. “Saya berasumsi bahwa begitu perang berakhir, atau setidaknya begitu pertempuran mereda dalam jangka panjang, infrastruktur yang sudah mapan ini akan pulih lebih cepat,” jelasnya.

Namun, negara-negara Teluk menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas mereka sendiri ke depannya. “Beberapa asumsi pun kembali dikaji ulang, misalnya, anggapan memberikan insentif ekonomi kepada rezim Iran untuk menjamin keamanan negara Teluk,” kata Bianco. Menurutnya, ide tersebut tidak lagi masuk akal, begitu pula asumsi untuk dapat bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan AS.

Akibatnya, pakta pertahanan baru mulai disusun. Pada bulan Mei, UEA menandatangani kesepakatan dengan Prancis, sementara Qatar menandatangani Nota Kesepahaman baru dengan Kanada. Israel dilaporkan untuk pertama kalinya mengirimkan sistem pertahanan udaranya, Iron Dome, beserta personel operasional ke UEA. Normalisasi hubungan bilateral kedua negara pada tahun 2020 dipandang sebagai salah satu alasan mengapa UEA menjadi sasaran utama Iran. Sejauh ini, UEA menahan diri untuk tidak memutuskan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan Iran. “Sebaliknya, mereka secara terbuka berusaha mengadopsi retorika yang dapat meredam konflik dan menciptakan perdamaian di kawasan,” kata Raabe.

Bagi Mona Yacoubian, direktur dan penasihat senior Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, serta Will Todman, peneliti senior di program yang sama, semua ini merupakan bagian dari normalitas baru di mana negara-negara Teluk perlu mengelola hubungannya dengan Iran. “Iran tetap eksis di kawasan,” tulis para penulis dalam sebuah analisis. Cinzia Bianco sependapat. “Negara-negara Teluk secara serius mempertimbangkan risiko ketidakstabilan dan itu menjadi hal rutin dalam keamanan dan politik mereka sehari-hari,” katanya, sembari memprediksi pendekatan yang lebih otoriter.

Di tengah situasi ini, lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International melaporkan adanya penindakan besar-besaran di negara-negara Teluk terhadap kebebasan berekspresi, termasuk membagikan konten daring terkait perang atau mengemukakan pandangan mengenai perang AS-Israel melawan Iran serta serangan Iran. Lebih dari seribu orang di negara-negara Teluk telah ditangkap. Heba Morayef, direktur regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, memperingatkan bahwa meskipun negara-negara Teluk mungkin ingin mengambil langkah-langkah mengatasi disinformasi dan melindungi keamanan nasional, setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi standar hak asasi manusia internasional yang ketat. Menurutnya, penindakan ini “jauh melampaui apa yang diizinkan hukum internasional.”

Bagi pengamat negara-negara Teluk, Frederic Wehrey dan Charles H. Johnson dari The Carnegie Endowment for International Peace, perkembangan ini sama sekali tidak membangkitkan harapan untuk masa depan. “Terlepas dari dalih apa pun, tindakan keras ini seharusnya dipandang bukan sebagai ‘unjuk’ kekuatan, melainkan sebagai pelemahan,” tulis para pengamat. Mereka memperingatkan bahwa bahaya dari penindasan yang dipicu oleh tekanan perang bisa bertahan lebih lama dari konflik itu sendiri, sehingga memperburuk catatan yang sebelumnya sudah suram mengenai kebebasan berekspresi.