Indonesia Tawarkan Kerja Sama Infrastruktur ke Rusia, dari Giant Sea Wall hingga Perkeretaapian

Pemerintah Indonesia membuka pintu kerja sama yang lebih lebar dengan Rusia dan negara-negara kawasan Eurasia, mencakup sektor infrastruktur, maritim, pelabuhan, logistik, perkeretaapian, energi berkelanjutan, hingga proyek ambisius pembangunan Giant Sea Wall. Tawaran ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjadi pembicara dalam sesi EAEU–ASEAN pada rangkaian St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 di St. Petersburg, Rusia, Kamis (4/6).

Dalam forum bergengsi itu, AHY mengawali paparannya dengan menggambarkan kompleksitas tantangan global saat ini. Menurutnya, dunia tengah bergulat dengan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik yang secara langsung memengaruhi stabilitas dan pembangunan berbagai negara. Ia menegaskan bahwa ketahanan tidak lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus terintegrasi dalam desain pembangunan nasional.

“Ketahanan harus dirancang secara sadar melalui pembangunan infrastruktur yang kuat, ketahanan energi, ketahanan pangan dan air, serta kemitraan internasional yang dapat dipercaya,” ujar AHY di hadapan para delegasi.

Ia menambahkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara konsisten mengedepankan kerja sama dan kolaborasi sebagai solusi menghadapi tantangan global. “Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memilih untuk membangun persahabatan dengan semua bangsa. Kita percaya pada dialog di atas konfrontasi, kerja sama di atas persaingan, serta kemitraan yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, AHY memaparkan tiga prioritas utama pembangunan infrastruktur Indonesia. Pertama, dekarbonisasi sektor transportasi sebagai langkah strategis mencapai target Net Zero Emissions. Kedua, penguatan konektivitas strategis melalui integrasi pelabuhan, sistem logistik, dan jaringan perkeretaapian nasional. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, termasuk perlindungan kawasan pesisir melalui proyek Giant Sea Wall.

Menurut AHY, perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Banjir, abrasi pantai, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah mitigasi yang terukur, terpadu, dan berjangka panjang. “Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan, kawasan Pantai Utara Jawa merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional yang vital bagi industri, perdagangan, logistik, pelabuhan, dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan kawasan pesisir menjadi bagian integral dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Proyek Giant Sea Wall, lanjut AHY, membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, teknologi pemantauan lingkungan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Di luar proyek infrastruktur fisik, Indonesia juga membuka peluang kerja sama di sektor energi bersih, transportasi rendah karbon, infrastruktur tahan iklim, sistem logistik berbasis teknologi, serta ekonomi maritim berkelanjutan. Sektor-sektor ini, menurut AHY, menjadi kebutuhan bersama negara-negara ASEAN dan Eurasia. “Indonesia terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang mampu memperkuat kapasitas nasional sekaligus menghadirkan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,” katanya.

Sementara itu, dalam forum yang sama, AHY secara spesifik menawarkan peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia di bidang maritim, pelabuhan, logistik, dan perkeretaapian. Tawaran ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan efisiensi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan sistem transportasi dan logistik yang efisien dan terintegrasi. “Konektivitas adalah hal yang menyatukan Indonesia, memperluas peluang, dan memperkuat daya saing kita,” ucap AHY.

Pemerintah Indonesia saat ini terus memperkuat berbagai pelabuhan strategis, mengintegrasikan sistem logistik nasional, serta mengembangkan jaringan perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kawasan pertumbuhan baru lainnya. AHY menjelaskan, agenda pembangunan ini membuka ruang kolaborasi yang luas bagi mitra internasional, termasuk Rusia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU). “Hal ini membuka peluang dalam manufaktur bersama peralatan kereta api dan pelabuhan, transfer teknologi dalam persinyalan dan logistik digital, serta pengembangan koridor kereta api, pelabuhan, dan logistik yang terintegrasi,” jelas dia.

Di sektor kemaritiman, Indonesia mendorong modernisasi pelabuhan, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan industri galangan kapal, serta peningkatan efisiensi rantai pasok nasional. AHY menilai Rusia memiliki pengalaman dan kapasitas teknologi yang kuat dalam bidang transportasi, logistik, manufaktur, rekayasa infrastruktur, dan industri maritim. Oleh karena itu, potensi kerja sama Indonesia–Rusia dinilai sangat besar, tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga investasi, transfer teknologi, pengembangan industri strategis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Tujuan kami adalah menciptakan mobilitas manusia dan logistik yang lebih efisien guna membuka potensi ekonomi baru di seluruh wilayah Nusantara,” tegasnya.

Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa pembangunan konektivitas harus berjalan seiring dengan agenda keberlanjutan. Setiap kerja sama, menurutnya, harus mampu menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Bagi Indonesia, yang terpenting bukan sekadar membangun hubungan antarnegara, tetapi memastikan setiap kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata AHY.

Ia menambahkan, tantangan global tidak dapat dijawab hanya dengan pernyataan dan niat baik. Diperlukan implementasi nyata yang memberikan manfaat langsung. “Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menutup paparannya, AHY mengajak negara-negara ASEAN dan Eurasia untuk memperkuat semangat kolaborasi dan kemitraan jangka panjang. “Mari menjadi generasi yang memilih kerja sama di atas fragmentasi, ketangguhan di atas kerentanan, serta kemitraan jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Mari kita bangun bukan hanya ekonomi yang lebih kuat, melainkan juga kepercayaan yang lebih kokoh di antara bangsa-bangsa,” pungkas AHY.