Plt Bupati Pekalongan Temui Massa Aksi, Teken Kesepakatan Respons Aspirasi Warga

- Jumat, 29 Mei 2026 | 18:30 WIB
Plt Bupati Pekalongan Temui Massa Aksi, Teken Kesepakatan Respons Aspirasi Warga

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, turun langsung menemui massa aksi di depan Kantor Bupati setempat pada Jumat, 29 Mei 2026, dalam sebuah unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (Gempar). Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap aspirasi yang disuarakan oleh warga, yang berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh pendekatan humanis.

Dalam aksi yang tetap tertib tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Alih-alih bersikap defensif, pemerintah daerah justru merespons dengan keterbukaan terhadap kritik yang dilontarkan. Suasana dialogis pun tercipta antara aparatur negara dan warga yang menyuarakan keprihatinannya.

Plt Bupati H. Sukirman menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dalam proses pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak anti terhadap kritik dan siap menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi bersama. “Kami menerima semua aspirasi dengan terbuka,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Dalam kesempatan itu, Sukirman menyebutkan empat desa yang menjadi sorotan, yaitu Desa Randumuktiwaren, Pegaden, Sembungjambu, dan Desa Watusalam. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan di wilayah-wilayah tersebut demi kemajuan Kabupaten Pekalongan. “Ini semua demi kemajuan Kabupaten Pekalongan,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Plt Bupati juga menandatangani kesepakatan bersama yang memuat sejumlah poin tuntutan masyarakat. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada warga. Target penyelesaian pun telah dirancang agar setiap poin dapat direalisasikan secara bertahap.

Sementara itu, aksi demonstrasi berlangsung damai berkat pengawalan aparat keamanan dan komunikasi yang baik antara peserta aksi dengan pemerintah daerah. Tidak ada insiden berarti selama jalannya unjuk rasa, mencerminkan kedewasaan demokrasi di tingkat lokal.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar