Pemerintah Targetkan Hunian Tetap di Wilayah Bencana Sumatera Selesai 2027

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak bencana Sumatera akan dipercepat dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PLN, serta kementerian dan lembaga lainnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan total anggaran Rp 100,1 triliun.

Kasatgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pembangunan huntap agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara (huntara) segera mendapatkan tempat tinggal yang layak. “Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama di huntara. Mereka butuh kepastian. Namun, membangun pun tidak bisa instan dalam satu tahun ini. Sekarang bulan Juli, sehingga target huntap itu terbangun pada 2026 dan 2027 – selama dua tahun,” ujar Tito dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan bahwa sekitar 500 unit huntap telah selesai dibangun melalui gotong royong berbagai lembaga. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembangunan 7.952 unit huntap kompleks dengan anggaran Rp 2,2 triliun yang tersebar di 54 titik di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Kita sudah melaporkan kepada Pak Mendagri, yang pertama proses tender sudah berjalan. Dan nanti yang dalam program APBN, (pembangunan huntap) kita mulainya segera bulan September,” jelas Maruarar.

Tito menambahkan bahwa koordinasi dengan PLN juga diperlukan agar pembangunan listrik berjalan paralel dengan pembangunan fisik huntap. “Begitu data dari huntap, rencana pembangunan 7.952 unit itu titiknya sudah ada semua, nanti data ini kita serahkan ke PLN. Jadi, begitu kerja PKP sudah jalan, pembangunan fisiknya, pembangunan listriknya juga kita harapkan paralel,” katanya.

Infrastruktur Pendukung

Selain huntap, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 21,9 triliun kepada Kementerian PU untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, serta perbaikan sekolah dan perpipaan. Tito dan Maruarar mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar. Mereka juga memastikan lahan huntap clean and clear, baik dari segi hukum maupun risiko rawan bencana.

“Saya berharap tentu harapannya jangan terlalu jauh dari sekolah, pasar, dan sebagainya. Kasihan nanti rakyatnya kalau jauh,” pungkas Maruarar.