Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa resmi dideklarasikan dalam sebuah forum rembuk kebangsaan yang digelar di Balai Pertemuan Desa Boak, Kecamatan Untir Iwes, pada Selasa, 26 Mei 2026. Forum ini mempertemukan para petani, peternak, aktivis, perangkat desa, hingga perwakilan pemerintah daerah sebagai langkah awal konsolidasi masyarakat agraris di wilayah tersebut.
Acara deklarasi itu dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Ketua Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa Muhammad Anshori Sudirman, Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Mujib Hermani, serta sejumlah kepala dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Diskoprindag. Dua kepala desa, yakni Kepala Desa Lawin dan Kepala Desa Labuhan Sangoro, juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pembentukan serikat ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa, Muhammad Anshori Sudirman, menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan langkah besar bagi kebangkitan sektor agraris di Pulau Sumbawa.
“Dengan telah dideklarasikannya Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa yang kemudian diikuti dengan akan dibentuknya Koperasi Pemasaran Serikat Petani dan Peternak Pulau Sumbawa, tentu ini menjadi momentum besar tentang bagaimana petani dan peternak ke depan akan menjadi pejuang, akan menjadi bagian yang besar pula dalam proses ketahanan pangan nasional yang berperan di lokal Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Menurut Anshori, selama ini petani dan peternak masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari sulitnya akses pupuk, mahalnya pakan ternak, rendahnya harga jual hasil produksi, hingga lemahnya akses pasar dan permodalan. Kehadiran serikat dan koperasi, lanjutnya, diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani dan peternak, memperpendek rantai distribusi, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat produsen pangan.
“Kita ingin petani dan peternak tidak hanya menjadi pekerja di tanahnya sendiri, tetapi menjadi pelaku utama ekonomi daerah yang mandiri dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Mujib Hermani, menilai potensi pertanian dan peternakan di Desa Lawin maupun wilayah lain di Pulau Sumbawa harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional hanya bisa terwujud jika daerah-daerah dengan potensi besar diberdayakan secara serius.
“Potensi Desa Lawin dan para peternaknya harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah agar mampu berkontribusi ke pusat. Karena ketahanan pangan nasional tidak akan kuat kalau daerah yang punya potensi besar tidak diberdayakan secara serius,” ujarnya.
Mujib menambahkan, desa-desa dengan basis pertanian dan peternakan yang kuat harus ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar menjadi wilayah produksi tanpa dukungan kebijakan yang memadai.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi terhadap terbentuknya serikat tersebut. Ia menilai gerakan ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian dan peternakan yang lebih maju dan berdaya saing.
“Kita tentu berharap lahirnya serikat ini mampu memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah demi kemajuan pertanian dan peternakan Sumbawa,” tuturnya.
Forum rembuk rakyat ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi riil pertanian dan peternakan di Pulau Sumbawa. Berbagai persoalan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada petani serta peternak. Kegiatan ditutup dengan semangat persatuan dan seruan bersama untuk menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu pusat ketahanan pangan dan peternakan nasional di masa depan.
Artikel Terkait
Bupati Pandeglang Lantik Pejabat Tersangka Kecelakaan Maut sebagai Staf Ahli
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dipecat karena Terima Suap Rp1 Miliar untuk Atur Perkara Kasasi
Persija Jakarta Resmi Gunakan Bus Listrik untuk Armada Tim Mulai Liga Super 2026/2027
Gangguan Listrik di Jalur Commuter Line Duri–Tangerang Ganggu Perjalanan Sore Hari