314.000 Lowongan Kerja Luar Negeri Masih Terbuka, Baru 24 Persen Terisi

Sebanyak 314.000 lebih peluang kerja di luar negeri masih terbuka lebar bagi tenaga kerja Indonesia, namun baru sekitar 24 persen yang berhasil terisi. Kesenjangan ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, kedua menteri membahas langkah integratif untuk memperkuat kualitas perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir. Pembicaraan juga mencakup strategi penguatan kompetensi guna mengisi peluang kerja formal di pasar global yang terus berkembang.

Mukhtarudin memaparkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026 yang menunjukkan adanya lebih dari 314.000 lowongan tersebar di sepuluh negara penempatan utama, termasuk sektor kesehatan. Namun, angka realisasi pengisian yang baru mencapai sekitar 24 persen menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

“Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa. Sementara, suplai dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi kita masih belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja global tersebut,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan resminya.

Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi itu, Kementerian P2MI menggandeng dua belas kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas vokasi serta pelatihan. Salah satu implementasi konkretnya adalah pembentukan Migrant Center di sektor pendidikan tinggi. Sebanyak dua belas perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut, sementara lima belas kampus lainnya kini tengah dalam tahap persiapan.

Di tingkat pendidikan menengah, kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi migrasi, penguasaan bahasa asing, dan keterampilan global sebagai muatan baru dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Langkah ini diambil tanpa harus mengubah kurikulum utama yang sudah ada.

Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat. Tujuannya adalah menyiapkan jalur khusus bagi masyarakat kurang mampu agar mereka mendapatkan akses pelatihan vokasi yang memadai untuk menembus pasar kerja dunia.

Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas tidak berhenti pada aspek pelatihan. Kementerian P2MI juga berfokus pada penguatan perlindungan hulu-hilir serta pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mukhtarudin menyoroti situasi di wilayah perbatasan, di mana deportasi pekerja migran dari Malaysia masih terjadi hampir setiap pekan akibat masalah ketiadaan dokumen hingga kasus kriminalitas.

Untuk memastikan kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan 23 BP3MI atau balai serta ruang perlindungan atau shelter penampungan deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak. Fasilitas ini digunakan untuk proses pemulangan, pembinaan, dan pendampingan bagi para pekerja migran yang bermasalah.

Pada pilar pemberdayaan, Mukhtarudin menyampaikan bahwa program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di Indonesia. Program ini difokuskan pada edukasi literasi keuangan bagi pekerja dan keluarganya agar dana remitansi dapat dikonversi menjadi investasi produktif. Bagi purna pekerja migran, pemerintah bersinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan pelatihan wirausaha berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Mukhtarudin juga memaparkan program Quick Win SMK Global yang merupakan arahan langsung Presiden. Program berkonsep “Latih, Kompeten, dan Tempatkan” ini menargetkan lulusan SMK serta masyarakat umum untuk mendapatkan peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja internasional.

“Target awal tahun 2026 diproyeksikan mencapai 80 ribu peserta, di mana eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah,” beber Mukhtarudin.

Mukhtarudin berharap Bappenas dapat memberikan dukungan penganggaran dan perencanaan strategis. Sinergi ini, menurutnya, diharapkan mampu mentransformasikan Kementerian P2MI menjadi leading sector yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga efektif dalam mengatasi angka pengangguran nasional secara terintegrasi.

Menanggapi paparan tersebut, Rachmat Pambudy memberikan apresiasi terhadap grand design dan peta jalan yang disusun Kementerian P2MI. Menurutnya, program yang disiapkan sudah lengkap, komprehensif, dan berada pada jalur yang tepat untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas serta kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Ia menilai fokus Kementerian P2MI dalam memperkuat perlindungan hulu-hilir mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah purna-penempatan sudah sejalan dengan komitmen kepala negara. Rachmat juga menyebut esensi perlindungan ini sejalan dengan nilai-nilai luhur konstitusi.

“Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah Duta Indonesia. Kita memang memiliki Duta Besar secara formal, tetapi siapapun warga negara kita yang ada di luar negeri, mereka adalah duta bangsa,” papar Rachmat.

Rachmat menegaskan bahwa kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi bagi pekerja migran menjadi krusial karena profil mereka di luar negeri akan langsung mencerminkan kualitas manusia Indonesia di mata dunia. “Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia,” imbuhnya.

Bappenas, lanjut Rachmat, siap memperkuat kerja sama dan mendukung berbagai program strategis seperti pembentukan Migrant Center, integrasi vokasi, hingga program Quick Win SMK Global, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran nasional. Pihaknya juga akan menyokong penuh ekosistem yang tengah dibangun oleh Kementerian P2MI agar dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu. Tugas kami di sini adalah mendukung penuh kementerian dan lembaga. Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat,” pungkas Rachmat.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Mukhtarudin turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Dirjen Penempatan Ahnas, Dirjen Pemberdayaan Fachri, serta Dirjen Pelindungan Rinardi. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Direktur Ketenagakerjaan Dr. Nur Hygiawati Rahayu.