Fraksi Golkar Minta Pendanaan Makan Bergizi Gratis Tidak Ambil Anggaran Pendidikan

Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyatakan harapannya agar pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dialokasikan dari postur anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan Mekeng saat menjawab pertanyaan wartawan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Senin (25/5).

Menurut Mekeng, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu mencari sumber pendanaan alternatif agar program MBG tetap berjalan tanpa mengganggu alokasi yang sudah ditetapkan untuk sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemaknaan pendidikan dalam APBN tidak boleh diperluas hanya untuk mengakomodasi program MBG ke dalam pos pembelajaran.

"Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan," ujar Mekeng.

Meskipun menyetujui pelaksanaan program MBG karena dinilai memiliki banyak manfaat bagi rakyat, Mekeng tetap menekankan bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan harus sesuai dengan amanat konstitusi. Ia menjelaskan bahwa pendidikan mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta seluruh komponen di dalamnya.

"Ya harus untuk pendidikan. Pendidikan itu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu maknanya. Begitu, lo," kata Mekeng.

Ia menambahkan bahwa pendidikan memiliki rangkaian utuh yang terdiri dari murid, guru, sekolah, dan fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu, anggaran pendidikan tidak semestinya dialihkan untuk program lain di luar kebutuhan pengajaran.

Di sisi lain, Mekeng mengingatkan bahwa sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti kesejahteraan guru honorer dan kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan. Menurutnya, berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan apabila anggaran MBG tidak membebani postur dana pendidikan di APBN.

"Masalah-masalah yang diteriaki oleh guru-guru, baik guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas sekolah, rumah sekolah-sekolah yang rusak semua itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada," katanya.

Mekeng mengungkapkan bahwa Fraksi Golkar di MPR RI berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto agar dana pendidikan benar-benar digunakan murni untuk kebutuhan pengajaran. Ia berharap surat tersebut mendapat respons positif dari pemerintah.

"Ya, mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif," ujarnya.