IPB University Bantah Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis, Fokus pada Riset dan Standarisasi Gizi Nasional

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) University akhirnya angkat bicara untuk meluruskan simpang siur informasi yang beredar di publik. Manajemen kampus menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program makan bergizi gratis. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, di tengah hiruk-pikuk isu yang dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

Untuk menjernihkan situasi, IPB menggelar dialog terbuka dengan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (8/5). Dalam forum tersebut, Alim Setiawan Slamet secara gamblang menjelaskan posisi institusinya. “Kami membuka ruang dialog karena banyak informasi yang beredar belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (9/5/2026).

Di hadapan para mahasiswa, rektor menyampaikan apresiasi atas kritik yang dilontarkan, termasuk yang menyangkut dugaan keterlibatan IPB dalam operasional program tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal, pihak kampus telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur SPPG. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara matang berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan yang melekat pada operasional semacam itu.

Alih-alih mengelola dapur, IPB memilih mengambil peran yang lebih strategis. “Peran yang diambil IPB University lebih strategis, yakni sebagai penggagas Center of Excellence (CoE) untuk Pemenuhan Gizi Nasional (PGN) bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya,” kata Alim. Melalui pusat unggulan ini, kampus berfokus pada penyusunan kajian akademik, pelatihan sumber daya manusia, pengembangan standar mutu, serta penguatan sistem pengawasan berbasis data.

Rektor juga mendorong pembentukan CoE serupa di berbagai wilayah Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan dengan landasan keilmuan yang kuat dan terstandarisasi di seluruh daerah.

Di sisi lain, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB, Prof Erika B Laconi, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa IPB tidak menjalankan operasional SPPG di lapangan. “IPB University bukan tempat operasional SPPG. Tugas kami adalah memastikan ekosistem keilmuan, riset, dan pengendalian mutu berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Erika, mahasiswa justru memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi dalam program ini, bukan melalui pengelolaan dapur, melainkan lewat jalur akademik. Mereka dapat terlibat dalam penelitian, pengawasan lapangan, inovasi pangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi. Dengan demikian, kontribusi civitas akademika diharapkan mampu memperkuat kualitas implementasi program pemenuhan gizi nasional secara keseluruhan.