DPR Kritik Usulan Pemindahan Gerbong KRL Perempuan ke Tengah: Bukan Solusi untuk Keselamatan Sistemik

JAKARTA Pernyataan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong KRL khusus perempuan ke tengah terus berbuntut. Kini, anggota Komisi VIII DPR, Derta Rohidin, angkat bicara. Ia menilai usulan itu kurang tepat sasaran. Apalagi, momentumnya muncul setelah kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Menurut Derta, pemerintah jangan sampai salah fokus. Persoalan utama yang harus dibenahi adalah keselamatan transportasi publik secara menyeluruh, bukan sekadar menggeser posisi gerbong.

“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/4).

Di satu sisi, Derta mengakui bahwa gerbong khusus perempuan memang langkah afirmatif. Tujuannya baik: memberi rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender di ruang publik. Namun begitu, ia mengingatkan bahwa faktor penentu keselamatan saat kecelakaan justru lebih banyak bersifat sistemik.

Apa saja yang dimaksud? Ia menyoroti beberapa hal. Mulai dari sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, kedisiplinan operasional, standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel, hingga teknologi pengendalian. Belum lagi soal manajemen lalu lintas kereta yang harus terintegrasi antara KRL dan kereta jarak jauh macam KA Argobromo Anggrek.

Derta juga mengutip data Kementerian Perhubungan. Katanya, dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas kecelakaan kereta api dipicu oleh human error dan gangguan sistem operasional. Bukan karena konfigurasi gerbong penumpang. Jadi, menurut dia, mengubah posisi gerbong perempuan tidak otomatis mengurangi risiko tabrakan antar kereta.

“Kebijakan itu berpotensi hanya simbolik kalau tidak didukung kajian komprehensif,” tegasnya.

Ia pun menekankan, perlindungan perempuan di ruang publik harus menyeluruh. Bukan cuma soal gerbong. Tapi juga pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, dan edukasi publik tentang keamanan bersama.

Sebagai langkah konkret, Derta mendorong audit total terhadap sistem perkeretaapian. Mulai dari persinyalan, komunikasi antar-kereta, hingga kontrol operasional. Semua harus diperiksa untuk menutup celah risiko. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga dinilai krusial. Pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional perlu digalakkan.

“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita di DPR tentu mendukung perlindungan perempuan, tapi kebijakan harus tepat sasaran dan berbasis akar masalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum pasca-kecelakaan ini seharusnya dimanfaatkan untuk pembenahan sistemik. Agar kejadian serupa tak terulang lagi.

“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Derta menutup pernyataannya.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu