Pertemuan Purnawirawan TNI Dinilai Jadi Kanal Informal Jaga Stabilitas Politik, Absennya SBY dan Luhut Tuai Sorotan

JAKARTA Politik di Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Rumah Pilar Kemajuan Abdul Rabbi Syahrir, jarang banget ditentukan di ruang publik. Lebih sering, semuanya terjadi lewat komunikasi dan konsolidasi yang sifatnya privat, di kalangan elite saja.

Proses-proses penting dalam dinamika politik kita, katanya, sering bergerak di ruang yang nggak selalu kelihatan. Lewat pertemuan, dialog, dan konsolidasi yang terbatas. Jadi, bukan sesuatu yang terbuka untuk umum.

Nah, dalam kerangka berpikir seperti ini, pertemuan sejumlah purnawirawan TNI yang digagas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu, menurut Rabbi, bukan sekadar acara seremonial. Lebih dari itu, ini bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan. Apalagi di fase awal konsolidasi pemerintahan, di mana relasi antar-elite masih mencari titik keseimbangannya.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditopang oleh institusi formal,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (28/4). “Tetapi juga oleh komunikasi yang berlangsung di antara aktor-aktor kunci.”

Dia lalu mengaitkannya dengan teori hubungan sipil-militer dari Samuel P. Huntington. Menurut teori itu, keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer adalah prasyarat penting buat stabilitas politik. Di Indonesia pascareformasi, keseimbangan ini nggak selalu dijaga lewat mekanisme formal. Kadang, lewat kanal-kanal informal yang lebih fleksibel.

Rabbi menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir, dinamika pertemuan antar-elite menunjukkan kalau kebutuhan akan konsolidasi masih jadi bagian penting. Terutama buat menjaga stabilitas politik.

“Forum semacam ini berfungsi menjaga kesinambungan komunikasi antar generasi kepemimpinan,” kata dia. “Sekaligus memastikan bahwa dinamika yang berkembang tidak mengarah pada fragmentasi.”

Di sisi lain, dia juga menyoroti siapa yang tidak hadir. Nah, ini menarik. Ketidakhadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Luhut Binsar Panjaitan, menurutnya, menghadirkan dimensi analisis yang lebih dalam.

“Dalam politik, absensi tidak selalu berarti ketidakterlibatan,” ujar Rabbi. “Melainkan dapat menjadi bentuk positioning yang disengaja.”

SBY, sebagai mantan presiden, punya posisi yang beda dari purnawirawan lainnya. Dia nggak cuma bawa latar belakang militer, tapi juga legitimasi sipil sebagai kepala negara selama dua periode. Dalam kerangka Max Weber, posisi ini mencerminkan otoritas yang sudah terinstitusionalisasi.

“Ketidakhadirannya dapat dibaca sebagai upaya menjaga posisi kenegaraan tersebut,” tutur dia. “Dengan tetap berada di luar forum, seolah SBY sedang mempertahankan fleksibilitas politik sekaligus menghindari berbagai tafsir yang mungkin muncul jika ia hadir.”

Sementara itu, absennya Luhut Binsar Panjaitan mencerminkan dinamika yang berbeda. Sebagai figur yang berada dalam jalur operasional kekuasaan, Luhut punya akses langsung terhadap proses pengambilan dan implementasi kebijakan.

“Dalam perspektif Robert A. Dahl,” kata Rabbi, “kekuasaan diukur dari kemampuan untuk mewujudkan keputusan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks ini, peran operasional yang dijalankan tidak selalu memerlukan keterlibatan dalam forum konsolidasi semacam itu.”

BACA ARTIKEL LAINNYA... NasDem Perkuat Konsolidasi Politik di Sulteng

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan